“KONSTRUKSI ARSITEKTUR PENDIDIKAN AKUNTANSI BERBASIS PANCASILA UNTUK PENGUATAN JATI DIRI BANGSA”

•January 9, 2018 • Leave a Comment

KONFERENSI NASIONAL PENDIDIKAN AKUNTANSI INDONESIA

“KONSTRUKSI ARSITEKTUR PENDIDIKAN AKUNTANSI BERBASIS PANCASILA UNTUK PENGUATAN JATI DIRI BANGSA”

JURUSAN AKUNTANSI – FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS – UNIVERSITAS BRAWIJAYA – 18—20 APRIL 2012.

 

GAMBARAN UMUM

Tuntutan kualitas pendidikan akuntansi menjadi semakin besar seiring keanggotaan IAI dalam International Federation of Accountants (IFAC).  Sehingga, IAI wajib melakukan peningkatan kapasitas anggotanya dan pada pendidikan akuntansi.  Salah satunya melalui perancangan arsitektut pendidikan akuntansi.

Beberapa isu sentral yang menjadi perhatian IAI adalah (1) terbitnya Undang-Undang Akuntan Publik dan Rancangan Undang-Undang Pelaporan Keuangan; (2) Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang menyatakan perlunya perombakan pendidikan karena perubahan techno culture & techno science. Diperkuat pula dengan Peraturan Presiden 8/2012 tentang Keranngka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). (3) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang intensif menerapkan Pendidikan Karakter dalam semua jenjang pendidikan.  Setiap institusi pendidikan wajib berperan aktif dalam pembentukan karakter bangsa berdasar Pancasila.

Konferensi Nasional Pendidikan Akuntansi (KNPA) merupakan program kerja IAI KAPd periode 2010—2012 dengan agenda mengembangkan arsitektur pendidikan nasional berbasis Pancasila guna membangun karakter bangsa.  Serta sumbangsih Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya untuk pendidikan akuntansi berwawasan kebangsaan.  Bentuk kegiatan yang diadakan dalam konferensi ini adalah (1) semiar; (2) call for paper; dan (3) spesial session.

 

PEMBUKAAN

Ketua Panitia

Arsitektur Pendidikan Akuntansi menyesuaikan dengan IFAC.  Setiap keanggotaan individu harus mendapat pengawasan (monitoring).  Selain itu, pendidikan akuntansi Indonesia harus mengacu pada KKNI sebagai dasar kompetensi lulusan dengan kurikulum yang tidak berulang dan optimal.  Pendidikan akuntansi berkelanjutan dengan mengedepankankan optimalisasi profit tetapi harus memperhatikan kelestarian lingkungan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Hasil survey pendidikan akuntansi, dari 300 kuisioner yang dikirimkan, kembali 35 dan yang valid 31.  Dikirimkan ke perusahaan lokal, multinasional, cabang multinasional, dan Instansi Pemerintah.  Responden terdri dari Akuntansi Manajemen, Financial Control, General manager, Internal Audit, Partner, Pejabat Pemerintah, Staf Ahli, dan Staf HRD.  Tanggapannya adalah sebagai berikut, Akuntansi manajemen: tidak mengerti pekerjaan; HRD: optimal dengan kompetensi teknis dan non teknis yang memadai; Staf Ahli: pengetahuan terkini (IFRS) rendah.

Aspek yang harus dimiliki oleh lulusan adalah (1) pemikiran analitis; (2) berpikir strategis; (3) kemampuan interpersonal; (4) pengambilan keputusan; (5) pemecahan masalah; (6) etika; (7) kepemmpinan; (8) berfikir di luar kotak.

Kompetensi lulusan akuntansi harus memiliki kemampuan (1) komunikasi; (2) manajerial; (3) penguasaan teknis; (4) wawasan kerja; (5) bahasa asing; (7) kewirausahaan.

Aspek yang harus ditingkatkan oleh program studi adalah (1) variasi kurikulum; (2) variasi konsentrasi; (3) hubungan baik; (4) aktivitas atau kegiatan.

Konsentrasi akuntansi yang bisa dikembangkan adalah (1) akuntansi bisnis; (2) akuntansi UKM; (3) akuntansi perbankan; (4) akuntansi sektor publik; (5) akuntansi syariah; (6) akuntansi forensik.

Akreditasi yang harus diperoleh minimal nasional dan sebisa mungkin internasional.

Pancasila sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan nalar dan moral guna mencegah korupsi.  Pancasila memberikan nilai-nilai (1) spiritualitas; (2) etoskerja yang tinggi; (3) bekerja keras; (4) cerdas; (5) kritis; (6) kreatif; (7) nasionalis.

 

KEYNOTES SPEECH: KARAKTER PANCASILA DALAM PENDIDIKAN INDONESIA (Prof. Ainun Naim – Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Alokasi APBN untuk pendidikan mencapai 20,3%.  2011 mencapai 268,94 trilun dan pada tahun 2012 sebesar 289,5 triyun.  64,3% atau sebesar 186,4 triltun ditransfer ke daerah.  Transfer ke daerah dipergunakan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10 trilyun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS ) sebesar 12,66% atau sebesar 23,6 trilyun, dan 73,19% atau sebesar 136,4 trilyun untuk gaji dan lainnya. Pemanfaatan untuk bea siswa (pro poor policy) dan afirmasi pendidikan daerah tertinggal.

Pendidikan adalah proses kebudayaan.  Pendidikan menciptakan bangsa yang cerdas berdasar pengetahuan dan budaya.  Kecerdasan yang ditingkatkan (1) intelektualitas; (2) spriritual; (3) emosional dan sosial; (4) kinestetis.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) bertujuan untuk menciptakan insan Indonesia yang beradab, berpengetahuan, dan berbudaya berdasar sumber-sumber kebudayaan.  Fokus pendidikan untuk tahun 2010—2014 adalah (1) peningkatan akses dan mutu PAUD; (2) penuntasan pendidikan dasar 9 tahun; (3) pentuntasan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidikan; (4) peningktan akses pendidikan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negaraan (PPKN) nyaris selalau ada di dalam kurikulum pendidikan di berbagai negara, termasuk juga negara-negara maju.  Contoh, citizenship Education, Civic Educations, Social Studies, Civics and Moral Education.

Bagaimana dengan pendidikan Akuntansi di Indonesia?

Sistem pendidikan di Indonesia kurang mendukung.  Panjangnya keputusan keuangan negara berpengaruh positif pada perilaku tidak etis.

Dirjen + Mendikbud à Dirjen + Menkeu à Bappenas à DPR à Komisi à Pleno

 

SEMINAR I: AKSELERASI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA DAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA (Prof. Kamanto Sunarto Ph.D – Kepada Badan Akreditasi Nasional dan Prof. Dr. Sri Edi Swasono – Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa)

Prof. Dr. Sri Edi Swasono: Membangun Karater Bangsa

Internasionalisasi pendidikan, seharusnya membangun universitas-universitas dengan kekhususan terntentu. Contoh, Hutan Hujan di Mulawarman; Laut Dalam di Pattimura, Obat-Obatan tropical, dan lain-lainnya.

Globalisasi telah melenceng dari cita-cita Noble Globalism.  Globalisasi telah menjadi (1) perusakan kesadaran diri dan tingkat keberadaban; (2) globalisasi = amerikanisasi.

Sebagai catatan, Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan yang berdasarkan kebangsaan dan kerakyatan.

Kemencengan di dunia pendidikan terjadi karena (1) Penjajahan akademik, menyusun kurikulum berbasis asing.  Mahasiswa Havard Univsersity menolak saat kurikulum tentang neoliberalisme kapitalistik akan diajarkan (New York Times, 18 April 2012).  Modernisasi bukan westernisasi, yang saaat ini malah ditolak di negara asalnya sendiri (mahasiswa Havard University) tetapi malah diharuskan di Indonesia.  Dasar penyusunan Kurikulum dan Silabus adalah perang pendidikan. (2) Pemiskinan akademik, tidak melakukan kritik terhadap buku dan materi-materi pengajaran.

Pancasila sebagai dasar pendidikan di Perguruan Tinggi di Indonesia yang terdiri dari 520 suku bangsa.  Harus disatukan dengan persamaan tertentu. ½ + 1/3 = 3/6 + 2/6.

Hessinger (1998) menyatakan bahwa globalisasi sam dengan amerikanisasi.  Sedangkan Petrar dan Veltmeyer (2001) menyatakan bahwa globalisasi adalah imperialisme baru.  Krugman (2001) menyatakan bahwa globalisasi adalah perang dagang global.  Swasono (2010) menyatakan bahwa globalisasi adalah perang mata uang global.  Stiglitz (2007, 2010) menyatakan bahwa globalisasi harus dipikir ulang, karena telah terjun bebas dan menjadi made in amerika yang dapat mengakibatkan tenggelamnya pasar bebas dan ekonomi dunia.

Mencerdaskan kehidupan bangsa? Fakultas Ekonomi dan Bisnis se-Indonesia hanya mengajarkan ekonomi yang ortodoks dan kuno.  Pendidikan ekonomi dan bisnis harus bergeser ke ekonomi kontemporer.

Prof. Kananto Sukamto – Akselerasi Pendidikan Indonesia

Sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia (1) internal oleh Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan (20 eksternal oleh lembaga akreditasi (BANPT).

Tugas dan fungsi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT) adalah sebagai operator pelaksanan kebijakan Kemendikbud.  Akreditasi dilakukan setiap 5 tahun untuk masing-masing perguruan tinggi.  Bisa dilakukan pengajuan oleh Perguruan Tinggi untuk meningkatkan status akreditasi yang disertai dengan bukti-bukti peningkatan.  BANPT dapat memberi, menaikkan, dan menurunkan status akreditasi.  BANPT membawahi 12 Kopertis (1); (2); (3) DKI; (4) Jawa Barat; (5); (6) Jawa Tengah; (7) Jawa Timur; (8; (9); (10); (11); (12).

Pembangunan karakter bangsa salah satunya dilakukan dengan Akreditasi Perguruan Tinggi.  Mematuhi kode etik saat proses akreditasi adalah contohnya.  Perilaku etis perguruan tinggi harus dijaga,  Demikian pula dengan Asesor, harus melakukan (1) peer review dengan baik; (2) no conflict of interest; (3) profesional; (4) bekerja sesuai dengan undang-undang (do or not do).

Pada tahun 2012 telah dilakukan (1) akreditasi terhadap 2.200 program studi dan 30 perguruan tinggi dan pengawasan (surveilance) pada 50 program studi dan 5 perguruan tinggi. (2) Rekruitmen dan peningkatan kapasitas asesor. (3) Pengembangan instrumen akreditasi (ujicoba dan sosialisasi).

Kebijakan pemerintah yang berdampak terhadap akreditasi (1) performasi birokrasi di Kemendikbud sesuai dengan Renstra kemendikbud 2010—2014.  Renstra Dirjen Dikti 2010—2014.  Standar Nasional Pendidikan di bidang Pendidikan Tinggi.  Rencana pendirian lembaga akreditasi mandiri. (2) Perpres 8/2012 tenang KKNI serta PP 19/2005 yang menegaskan bahwa Program Studi yang belum terakreditasi tidak dapat menerbikan Ijasah.  Lembaga Akreditasi Mandiri yang bersifat non profit, dapat ijin dari Kemendikbud, menggali dana dari masyarakat, dan dapat bekerjasama dengan asosiasi profesi.

Ekonomi Indonesia bukan Jalan Tengah seperti kata SBY dan Boediono, tetapi jalan sendiri.  Jalan Ekonomi Ketiga adalah UUD 1945 Pasal 33.  Anthony Gilden (2000) telah merumuskan Ekonomi Jalan Ketiga, tertinggal 55 tahun dari UUD 1945 buah pemikiran Prof. M. Hatta.

 

SEMINAR II: ARSITEKTUR PENDIDIKAN AKUNTANSI BERBASIS PANCASILA (Prof. Unti Ludigdo – UB; Eddy R. Rosyid – Universitas Andalas; Komsiah – )

Prof. Unti Ludidgdo  – Arsitektur Pendidikan Akuntansi Berbasis Pancasila

UUD 1945 dan Pancasila harus menjadi dasar nilai dari International Education Standards dari IFAC yang akan diterapkan pada sistem pendidikan akuntansi di Indonesia.

Pendidikan akuntansi di Indonesia harus (1) berketuhanan; (2) berkemanusiaan; (30 berkeadilan yang juga memiliki nilai (1) universal; (2) lokal; (3) individual.

Pendidikan akuntansi di Indonesia harus pula menghasilkan kecerdasan yang integral dan utuh (holistik) baik (1) fisik; (2) intelektual; (3) mental; (4) spiritual yang terkatualisasi dalam kehidupan profesi dan keseharian peserta didik.

Pancasila harus menjadi dasar sistem dan proses pendidikan akuntansi di Indonesia baik (1) berbasis keilmuan dan pengetahuan; (2) berbasis kehalian dan kompetensi; (3) etika.

 

Prof. Eddy R. Rasyid – Blue Print Pendidikan Akuntansi

Pendidikan tinggi akuntansi telah berjalan kurang lebih 60 tahun.  Sudah saatnya memiliki rerangka konseptual pengembangan pendidikan akuntansi yang Indonesia.

Masalah yang harus dihadapi adalah (1) variasi sumber daya baik secara kuantitas & kualitas.  Kecukupan dan kelayakan sarana dan prasarana.  Kualitas masukan, kurikulum dan proses pendidikan, akses dan jejaring. (2) kurangnya academic interest yang fokus. (3) Minimnya perhatian pada islamic finance, smal & medium enterprise, sektor publik & pemerintah.

Cetak biru (1) pengembangan infrastruktur; (2) sumbedaya dosen. (3) isu-isu stratejik seperti IFRS, lack of resources, legal framework, lack of institutional framework.  Harus dihadapi dengan systematic, sustainable, and committed project yang compliance with standards pendidikan akuntansi internasional dan KKNI.

Fase-fase yang harus dilalui (1) system of managing resources; (2) educational process; (3) external relationship.

Akuntan profesional di Indonesia harus (1) berketuhanan; (2) berkemanusiaan; (3) kerkeindonesiaan; (4) berkebersamaan; (5) berkeadilan sosial.

 

Komsiah – Standar Pendidikan Akuntansi Indonesia (SPAI)

SPAI merupakan pedoman nasional pendidikan dan pengembangan akuntan profesional yang dikeluarkan oleh IAI. Pedoman yang mengacu pada International Education Standards (IECs) dari IFAC.  Merupakan statement membership obligations (SMOs) dari anggota IFAC. Belaku efektif sejak 01 Januari 2005.

SMOs 2 mengatur tentang kewajiban anggoa IFAC terkait dengan Standar Pendidikan Internasional bagi profesi akuntan sesuai dengan International Education Standards Board (IESB) IFAC. Pernyataan IFAC (1) International Education Standards (IESs); (2) Discussion Papers and Studies, International Education Guidelines (IEGs); (3) International Educations Papers (IEPs).

 IESs ditujukan untuk (1) memajukan profesi akuntansi dengan menetapkan tolok ukur (bechmark) sebagai persyaratan minimal untuk memperolej kualifikasi sebagai akuntan profesional yang mencakup pendidikan, pengalaman praktik, dan pengembangan profesional berkelanjutan; (2) membangun elemen utama (materi, metode, dan teknik) program pendidikan dan pengembangan yang diaplikasikan secara internasional; (3) IEGs untuk menginterpertasikan, mengilustrasikan, dan memperluas materi yang terkait dengan IESs; (4) IEPs untuk pengembangan dan diskusi mengenai isu-isu terkini atau menjelaskan situasi yang berhubungan dengan pendidikan dan pengembangan profesi akuntansi.

IESs berisi materi, metoda, dan teknik pendidikan akuntan profesional. Persyaratan minimal  untuk kualifikasi akuntan profesional.  Akuntan profesional adalah akuntan yang telah memperoleh pendidikan ditambah dengan pengalaman praktik kerja dilengkapi dengan pendidikan etika dan nilai-nilai Pancasila.  IESs diterbitkan oleh IFAC untuk membangun tolok ukur global pendidikan dan pengembangan akuntansi profesional.  Didisain untuk menjadi panduan utama anggota IFAC dan dasar pengembangan pendidikan profesi akuntan pada masing-masing negara.  Memberikan rerangka dasar untuk mendidik akuntan profesional yang berkualitas dan berkinerja tinggi.  Juga untuk meningkatkan konvergensi dalam aplikasi standar teknis dan praktik internasional serta mendorong mobilitas global akuntan profesional yang kompeten.  Pada akhirnya akan memberikan pengakuan bersama (mutual recognition) dan kerjasama antar asosiasi profesi akuntan secara global.

SPAI memberikan pedoman pada (1) kualifikasi calon mahasiswa; (2) pendidikan tinggi akuntansi; (3) keahliah profesional dan pendidikan umum; (4) nilai, etika, dan sikap; (5) persyaratan pengalaman praktik; (6) pendidikan kompetensi.  Draft pertama disusun pada tahun 2008 oleh IAI dibantu oleh IAI KAPd) dan Komite Evalasi dan Rekomendasi Pendidikan Profesi Akuntan IAI (KERPPA IAI).  Diperbarui pada tahun 2012 oleh Dewan Pengurus IAI dengan membentuk Tim Penyusun SPAI.

SPAI ditujukan untuk memajukan profesi akuntans dengan menetapkan tolok ukur persyaratan minimal untuk memperoleh kualifikasi sebagai akuntan profesional yang mencakup pendidikan, pengalaman praktik, dan pengembangan profesional berkelanjutan.  Akuntan Profesional adalah satu-satunya orang yang bertanggungjawab untuk mengambil keputusan yang siginifikan dalam bidang yang terkait dengan pelaporan keuangan, termasuk di dalamnya akuntan pendidik, akuntan manajemen, akuntan sektor publik, akuntan publik, akuntan syariah, yang telah menjadi anggota organisasi profesi akuntan (IAI).

Pernyataan Standar Pendidikan Akuntan Indonesia (SPAI): (1) Persyratan calon mahasiswa; (2) Isi pendidkan Tinggi Akuntansi; (3) Kehalian profesional dan pendidikan umum; (4) Nilai, etika, dan sikap; (5) Persyaratan pengalaman praktik; (6) Penilaian kemampuan dan kompetensi; (7) Pendidikan profesional berkelanjutan; (8) Syarat kompetensi untuk auditor.

Isi (content) pengetahuan utamanya (SPAI2) adalah (1) accounting, finance, & related knowledge; (2) organizational & business knowledge; (3) IT knowledge & competences.

 

SEMINAR III: KUALIFIKASI PROFESIONAL DAN SINERGI DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA MELALUI PENDIDIKAN TINGGI AKUNTANSI (Langgeng Subur, MBA., Ak. – Kepala PPAJB & Prof. Indra Wijaya Kusuma, Ph.D. Ak. – KERPPA)

Langgeng Subur (Kepala PPAJP): Arah Pendidikan Profesi Akuntansi

Sebagai dasar adalah Undang-Undang 5/2011 tentang Akuntan Publik pada Pasal 6 menjelaskan tentang PPAP oleh Perguruan Tinggi dan pada Pasal 44 menjelaskan tentang USAP oleh IAI.

Jalur Profesi Akuntan Publik: (1) PPAK; (2) Pendidikan S1 Akuntansi dan S2 dengan kekhususan Akuntan Publik (Maksi); (3) Pendidikan Berkelanjutan bagu Akuntan Beregister Negara.

Proses pendidikan sesuai dengan IES 2: (1) accounting, finance and related knowledge; (2) organizational and business knowledge; (3) information technology knowledge and comptences.

PPAK: (1) CPA (Akuntan Publik); (2) CPMA (Akuntan Manajemen); (3) Gelar Profesi lain dengan Register Negara.

S1 Akuntansi (160 SKS) à PPAP atau PPAM atau Magister Akuntansi (Maksi – AP) à CPA or CPMA Exam à Register negara akuntan.

S1 Non Akuntansi à Matrikulasi à PPAP atau PPAM atau Magister Akuntansi (Maksi – AP) à CPA or CPMA Exam à Register negara akuntan.

Bagi lulusan luar negeri bisa mengikuti Ujian Profesi Akuntansi Publik jika (1) program undergraduate akuntansi + PPAK atau S2 Maksi; (2) program underdraduate akuntansi + graduate akuntansi.

 

Indra Wijaya Kusuma (UGM) – Memutuskan Transformasi Profesi Akuntansi

Tujuan Pendirian IAI (Pasal 3 Akta Pendirian IAI): (1) membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan; (2) mempertinggi mutu pendidikan akuntan.  Usaha-usaha untuk mencapai tujuan dari Pasal 3 (Pasal 4): (1) memperhatikan dan bilamana mungkin turut serta secara aktif dalam pendidikan dan penyelenggaraan ujian akuntan dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan yang diberi oleh yang berwajib; (2) menyelenggarakan perpustakaan dan peneribitan-penerbitan; (3) menyelenggarakan hari dan kongres akuntan; (4) menetapkan aturan-aturan untuk melakukan pekerjaan akuntan eksternal dan internal yang ditentukan dalam peraturan tersendiri yang selanjutnya disebut “Peraturan Pekerjaan Akuntan”; (5) menyelenggarakan Pengadilan Akuntan dan memungkinkan peradilan mengenai perselisihan-perselisihan menurut ketenutan-ketentuan yang akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri yang selanjutnya disebut “Peraturan Disiplin Anggota” (6) usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan hukum.

Memenuhi cita-cita pendiri IA dan SMO dari IFAC dengan mengadopsi IES dari IFAC, khususnya standar 1—6 dari 8 standar IFAC.  Juga memenuhi amanat Undang-Undang 5/2011 serta sejalan dengan ROSC Accounting & Auditing, guna memperbaiki mutu pendidikan akuntansi dan auditing plus pendidikan berkelanjutan.

Milestone perkembangan Profesi Akuntansi:

Inception (1957—1970) à Learning Period (1970—1980): NPA & PAI à Institutional Building (1980—2000): Standar bertaraf internasional; USAP;PPL; penguatan manajemen à Strenghtening Integrity (2002—2011): enforcing quality, ethics, & standards à International Best Practices (2011—… ) compliance to SMO & guidelines IFAC.

Statement of Membership Obligation (SMO): (1) quality assurance; (2) international education standrads for professional accountants and other EDCOM guidance; (3) international standards, related practice statements, and other paper issued by the IASB; (4) IFAC code of ethics for professional accountants; (5) international public sector accounting; (6) investigation and dicipline; (7) international financial reporting standards (IFRS).

Regulatory Structures and Professional Standards, consist of: (1) An accountant act which recognizes the professional bidy as the legal entity representing the profession.  The act may provide the body with powers to register and regulate its members, as well as spesific responsibilities; (2) A constitution and bu laws for professional body; (3) admission requirements to the professional body and a register of members; (4) Rules of professional conduct and ethics which go beyond the legal framework.  Theses should be based on the code of ethics for professional accountant developed by the international standards board for accountants (IESBA) under the audpices of IFAC.

Examinations and Practical Experience. These should follow the International Education Standards (IES) issued be the International Accounting Education Standards Board (IAESB) under the auspices of IFAC. The IES cover (1) Entry requirements to a program of professional accounting education; (2) content of professional education programs; (3) professional skills; (4) professional values, ethics, and attitudes; (5) practical experience requirements; (6) assessment of professional capabilities and competence; (7) continuing professional development; (8) competence requirements for audit professionals.

ASEAN 2015, KAP Internasional dapat membuka kantor di Indonesia.  Sesegera mungkin menyiapkan akuntan (publik) profesional yang memiliki daya saing.

Undang-Undang 5/3011 tentang Akuntan Publik: (1) Asosiasi profesi akuntan publik adalah organisasi profesi akuntan publik yang bersifat nasional; (2) Asosiasi profesi akuntan adalah profesi akuntan yang bersifat nasional.

Konsep pendidikan akuntan beregister: (1) Jalur Pendidikan Profesi Akuntan (S1 Akuntansi) à Pendidikan Profesi Akuntansi à Pengalaman praktik keprofesionalan Akuntan à Akuntan Profesional Beregister; (2) Jalur Ujian Profesi Akuntansi (S1 Non Akuntansi dan D4 Akuntansi) à Ujian Profesi Akuntansi à Pengalaman praktik keprofesionalan Akuntan à Akuntan Profesional Beregister.

Akuntan Beregister: (1) akuntan profesional yang mendapat sertifikat dari IAI; (2) kuallifikasi akuntan profesional sesuai dengan panduan internasional IFAC; (3) menempuh Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL); (3) mematuhi kode etik akuntan; (4) melaporkan persyaratan PPL; (5) akuntan profesional adalah satu-satunya profesi yang dapat diberikan tanggung jawab untuk mengambil keputusan yang signifikan dalam bidang-bidang yang terkait dengan pelaporan keuangan untuk kepentingan publik.

Untuk mendapatkan Register Negara Akuntan: (1) mengajukan permohonan tertulis pada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Kementerian Keuangan; (2) melampirkan ijasah Pendidikan Profesi Akuntansi atau Sertifikat tanda Lulus Ujian Profesi Akuntan; (3) surat keterangan atau kartu Anggota IAI; (4) surat pengakuan pengalam praktek keprofesian akuntansi dari IAI.

Kewajiban Akuntan Beregister dan Akuntan Profesional: (1) menjadi anggota IAI; (2) mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang diselenggarakan atau diakui oleh IAI (3) jumlah satuan kredit PPL (SKP) yang wajib diikuti sebesar 30 SKP setiap tahun; (4) menyampaikan laporan realisasi PPL dengan lengkap kepada IAI paling lama pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Kewajiban Anggota IAI: (1) menjunjung tinggi nama, citra, dan kehormatan organisasi; (2) menaati dan melaksanakan AD dan ART, Kode Etik, Standar Profesi, serta semua peraturan dan keputusan organisasi yang berlaku; (3) bekerjasama dengan sesama anggota lain; (4) melaksanakan tugas yang dipercayakan organisasi; (5) memelihara dan meningkatkan kompetensi; (6) membayar iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Kuliah PPA: (1) Mata kuliah inti: lingkungan bisnis, pelaporan keuangan, etika bisnis dan profesi, perpajakan; (2) mata kuliah konsentrasi: akuntansi manajemen, akuntansi sektor publik, akuntansi forensik, akuntansi pajak, akuntansi syariah, audit internal, audit eksternal, penilai untuk pelaporan keuangan.

Kompetensi Akuntan (KKNI Level 7): (1) Manajemen pekerjaan (POAC); (2) mempertimbangkan kondisi eksternal perusahaan; (3) analisis komprehensif suatu permasalahan akuntansi; (4) penguasaan teknis akuntansi yang kompleks; (5) pertimbangan etis dalam setiap tindakan; (6) penguasaan IPTEKs untuk penyelesaian pekerjaan; (7) mencari data dan informasi untuk problem solving.

 

SEMINAR IV: PENGUATAN JATI DIRI BANGSA DALAM INTERNASIONALISASI PENDIDIKAN AKUNTANSI (Gugus Irianto, Ph.D. Ak. – UB; Supriyadi, Ph.D. – UGM; Dr. Dwi Martani, Ak. – UI)

Gugus Irianto (UB) – Pancasila sebagai Jati Diri Bangsa Untuk Internasionalisasi Pendidikan Akuntansi

Karakter = Nilai Etika + Potensi Dasar (fitrah)

Bung Karno menyatakan bahwa pembangunan karakter bangsa untuk membentuk bangsa yang bermartabat dan tidak menjadi bangsa kuli.  Ki Hajar Dewantara menyatakan dalam 3 prinsip (ing ngarsa sung tulada, in madya mangun karsa, tut wuri handayani). Sedangkan Luca Pacioli menyatakan: lawful + fair enough profit + sustainability + in the name of God.  Jadi. karakter = pemikiran + sikap + perilaku.

Internasionalisasi pendidikan: (1) international student; (2) international staff; (3) student mobility; (4) internationalizing the curriculum; (5) twinning programes; (6) courses overseas.

Pendidikan akuntansi di Indonesia: (1) mengikuti arus utama di barat (IFRS 01/01/2012 dan IESs dari IFAC 01/01/2005); (2) Buku ajar dari luar negeri.  Belum mampu menyusun buku teks sendiri; (3) berbasis nilai-nilai barat.  Internasionalisasi bukan westernisasi.

Masalah: (1) hegemoni barat; (2) kolonialisasi pendidikan.  Contoh: Malang Kota Apel, padahal apel ditanam dan dihasilkan di Batu.  Values/belief à menjadi teori/konsep/regulasi à praktik akuntansi.

Multitracks untuk internasionalisai (1) membongkar nilai-nilai dasar pengembangan teori/konsep/regulasi dan praktik akuntansi; (2) merumuskan kembali (dekonstruksi); (3) mencangkokkan dalam kurikulum; (4) mengembangkan keunikan; (5) sinergi denngan pendidikan lain.

Pendidikan karakter akuntansi adalah substansi dan proses yang terhubung dengan semua aspek pembelajaran.

 

Dwi Martani (UI) – Penguatan Jati Diri Bangsa dalam Internasionalisasi Pendidikan Akuntansi

Bangsa adalah sebuah identitas superior yang mengendap dari kesamaan nasib dan cita-cita sekelompok orang, beserta visi masa depan yang dicanangkan bersama (Ernest Renan).  Arus globalisasi mengharuskan negara memiliki jatidiri datau identitas diri yang kuat untuk membedakannya dari negara lain.

Orang Indonesia menurut Umar Kayam adalah manusia dengan tulang animisme, berbalut daing hindu, berjubah arab, dan berparfum Eropa.  Jatidiri sebuah bangsa adalah sebuah proses menjadi yang terus menerus secara sadar dan bersama-sama oleh seluruh anggota bangsa.  Jati diri adalah pembeda di era globalisasi.  Merupakan proses kreaatif bangsa untuk mempertahankan diri sebagai sebuah bangsa dalam pertarungan dan penaklukan budaya dunia.

Upaya untuk meneguhkan jatidiri bangsa dapat dilakukan dengan membangun pendidikan yang mengembangkan kapasitas dan kepemimpinan peserta didik sebagai warga negara.  Pengembangan kepribadian (watak) bukan pelengkap (supplementary) tetapi merupakan bagian integral pendidikan (complementary).  Sekolah dan kampus perlu mendisain ulang kurikulum menjadi tidak padat akademik saja.

Basis identita nasional Indonesia adalah Pancasila. Pancasila adalah ideologi, falsafah bersama, dan dasar hidup bangsa Indonesia. Sejalan juga dengan KKNI, maka pendidikan di Indonesia harus memenuhi (1) bertakwa kepada Tuhan; (2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik; (3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia; (4) mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan; (5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; (6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Pendidikan akuntansi di Indonesia sudah mengadopsi IFRS, IESs, dan KKNI, bukankah sudah internasional dan mengglobal?  Tetapi keunikan Akuntansi ala Indonesia belum tampak.  Pendidikan Akuntansi Indonesia harus dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.  Memberikan pendidikan akuntansi yang tidak ada di negara lain tetapi dengan kualifikasi internasional.

Akuntansi adalah bahasa bisnis global.  Ada bahasa internasional yang generik, tetapi seharusnya tetap ada bahasa lokal.  Internasionalisasi pendidikan akuntansi adalah (1) menjadikan pendidikan akuntansi berkualitas internasional sehingga lulusan dapat bersaing di pasar global; (2) membuat program dan kelas internasional.

Internasionalisasi (1) bersaing secara global sehingga IFRS wajib dikuasai.  Contoh Prodi Akuntansi UI yang pragmatis dengan mengikuti arus utama internasional dengan melakukan international exposure, kolaborasi dengan universitas luar neger, dosen tamu dari universitas luar negeri, sandwich program, text book global; (2) keunikan pendidikan akuntansi akan menarik mahasiswa global sehingga tercipta kelas internasional.  Mata kuliah generik tetapi ditambah dengan keunikan lokal, contoh Akuntansi SMEs berbasis kearifan lokal dan kualifikasi global.

Strategi pendidikan akuntansi berkualitas internasional (1) mata ajar berstandar internasional – buku ajar mutakhir sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan praktik bisnis terkini; (2) penggunaan bahasa inggri yang baku dalam setiap pengajaran mata ajar; (3) pertukaran pelajar; (4) kolaborasi dengan universitas luar negeri; (5) dosen tamu dari luar negeri; (6) sandwich program. Perlu didukung oleh (1) penyiapan infrastruktur dan fasilitas yang memadai; (2) kurikulum setara dengan universitas luar negeri; (3) international exposure & student exchange: (4) jejaring dengan universitas mitra; (5) aktif dalam pertemuan internasional.

 

Prof. Dr. Supriyadi (UGM) – Internationalization of Accounting Education

Beed & Shoosthari (1998) menyatakan bahwa internasionalisasi akuntansi tertinggal dari ilmu keuangan, pemasaran, dan manajemen.

Apa internasionalisasi: (1) lecturing in english; (2) opening the program for international student; (3) exchange student; (4) quality benchmarking.

Mengapa internasionalisasi: (1) quality; (2 ) building images & status; (3) worldclass program; (4) regulations; (5) IFAC – ISE’s; (6) market demand.

Bagaimana internasionalisasi: (1) clear mission à promotes global experiences; (2) clear measurable à learning goals, learning objective, curriculum align with LG/LO; (3) international cooperaion à double degree, joint teaching, joint research; (4) international accreditation; (5) state of the art facilities.

Keuntungan internasionalisasi: (1) practical (real waorld) experience; (2) unforgetable experience à cultures, language, ideas, traditions; (3) language acquisition, abillity to speak in international language; (4) academic credit.

A good international program, the program should : (1) have clear missions (prootes global experiences by engagaing student and faculty in study, internship and voulenteer programs that will expose them to other countriesm cultures, languages, and people); (2) state clear and measurable learning goals and/or objectives that reflect the missions (knowledge/skills, communications skilss, ethical/moral reasoning, cultural differences or diversity); (3) the curriculum should be in aligment with LG/LO: core courses and elevtive courses; (4) develope international cooperation with respected institutions (exchange programs, dual or double degrees program, joint teaching, joint research, visiting scholars); (5) earning accredation from international respected institutions; (6) offer state of the art school of business facilities (classrooms, library, environment, student housing, cafetaria, IT facilities, international services.

 

Diskusi

Akuntansi yang Indonesia yang menginternasional : (1) creating uniqueness, local wisdom to attracting overseas student & lectures; (2) international accreditation; (3) B to B partnertship.  Double degree, exchange student & lectures, joint research; (4) facilitating & promoting international publication; (5) developing international program.

 

HASIL SIDANG KOMISI S1 – Learing Outcomes untuk Program Studi S1

Dr. Dyah (UM) – Konstruksi Arsitektur Pendidikan Akuntansi Berbasis Pancasila Untuk Penguatan Jati Diri Bangsa

Rumusan Visi dan Misi (1) Visi: mendidik akuntan yang berkesadaran pancasila melalui proses pembelajaran yang intensif; (2) Misi: menyelenggarakan pendidikan akuntansi dengan peningkatan pemahaman akuntansi serta perilaku yang spiritual dan etis melalui internalisasi Pancasila dalam proses pembelajaran yang kontinyu.

UM = Akuntansi Murni (SE) + Pendidikan Akuntansi (S.Pd.)

Total 144 SKS = 120 SKS Akuntansi Murni + 24 SKS Kependidikan.

 

A.Fachrudin (UIN Maliki)

S1 berada pada level 6 KKNI.

Rumusan Visi dan Misi….

Syarat minimal pendidikan Akuntansi 160 SKS dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.  Untuk UIN plus 40 SKS yang disyaratkan oleh Departemen Agama.

 

Dr. Wiwik (Univ. Mercu Buana)

Learning Outcomes setiap mata kuliah (1) perilaku – sikap (afektif) – Pancasila; (2) pengetahuan: skill & knowledge of accounting; (3) kompetensi – ketrampilan kerja (KKNI).

Keilmuan + 5 Kesadaran

Latar belakang (1) tekanan global dari G20, WTO, ASEAN; (2) Profesi dari IAI, IFAC, IESs; (3) KKNI & Akreditasi Internasional..

Kompetensi lulusan: sikap + pengetahuan + ketrampilan

Kurikulum berbasis kompetensi: (1) umum (MKDU); (2) utama (Keahlian); (3) Khusus (ciri masing-masing universitas dan program studi).

MKDU: (1) Agama; (2) PKN; (3) Bahasa Indonesia; (4) Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya; (5) matematikan, statistika, dan logika.

Kandungan wajib: (1) kepribadian dan kebudayaan yang membangun karakter bangsa; (2) jati diri dan kepribadian sesuai dengan potensi, bakat, minat, kebutuhan, dan kondisi diri; (3) integrasi mata kuliah dalam ekstra atau intra kurikuler.

Beban S1 adalah 144 SKS: MKDU 10 SKS; Keahlian 134—144 SKS; Tugas Akhir 6—8 SKS.  Masa studi 8—14 Semester.

 

Yuskan (Univ. Andalas)

KKNI dan Manajemen kurikulum: (1) disusun oleh program studi; (2) terkait dengan visi dan misi perguruan tinggi; (3) penjaminan mutu kurikulum (SPMI dan BANPT).  Kualifikasi lulusan sesuai dengan deskripsinya pada masing-masing level.

IES 2: Kompetensi KKNI Level 6

IES 3: soft skils

IES 4: Value & ethics dengan metoda student center learning.

Kurikulum inti (MKDU & Keahlian = 10 sks + 90 sks) + 6—8 SKS untuk Tugas Akhir.  48 SKS lain untuk kurikulum penciri program studi dan Universitas serta penunjang sertifikasi.

 

Diskusi

Arsitektur Pendidikan Akuntansi Indonesia – BNSP + IESs (IFAC) + KKNI + Pancasila (jatidiri bangsa) + Kurikulum berbasis kompetensi + soft skill.  Diwujudkan dalam bentuk visi dan misi prodi + kompetensi lulusan + kurikulum + learning outcomes permata kuliah.

S1 = Level 6 KKNI à Learning outcomes: (1) mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKs dalam penyelesaian masalah dan beradaptasi dengan situasinya; (1) menguasai konsep teoretis bidang akuntansi secara umum dan konsep teoretis akuntansi dan mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural; (3) mampu mengambil keputusan yang tepat berdasar analisis informasi dan data dan mampu memberikan petunjuk; (4) ……

 

PENYAMPAIAN HASIL RUMUSAN CETAK BIRU & ROADMAP ARSITEKTUR PENDIDIKAN AKUNTANSI

Vokasi

Diploma (D1, D2, D3, D4) + Magister Terapan + Doktor Terapan

D1 (Ahli Pratama): KKNI level 3 sebagai teknisi akuntansi dan operator.

D2 (Ahli Muda): KKNI level 4 sebagai teknisi pelaksana.

D3 (Ahli Madya): KKNI level 5 sebagai Teknisi akuntansi penyelia.

D4 (Sarjana Sain Terapan – SST) KKNI level 6 sebagai Analis dengan kelebihan pada Motorik.

S2 Terapan (Magistes Akuntani): Interkoneksi dengan profesi dan akademik – (1) solusi praktis; (2) pemecahan masalah; (3) action research.

S3 Terapan (Doctor in Business Administration – DBA)

 

S1 Akuntansi

Learning outcomes: (1) generik (bisnis dan lingkungan, manajerial dan kompetensi teknis, nilai-nilai etis) & (2) spesifik (rincian level 7) yang akan dirumuskan oleh KERPPA (Tim 8) untuk setiap konsentrasi.  Sesuai dengan KKNI level 7untuk seluru 8 konsentrasi (24 SKS – 4 mata kuliah wajib dan 4 mata kuliah pilihan) + muatan praktik dan magang.

Visi dan misi program studi tergantung pada visi dan misi universitas masing-masing.  Harus berdasarkan nilai-nilai dan filosofi Pancasila.  Profil lulusan yang Pancasilais.

Learning outcomes untuk masing-masing mata kuliah tergantung pada karakteristik masing-masing prodi dan institusi. LO generik + LO spesifik.

 

Magister (S2)

Magister Sains (basic research): replikasi dan pengembangan riset terdahulu.

Magister Terapan (by course & minor or applied research): pemecahan masalah akuntansi dalam perspektif ekonomi dan bisnis.

Learning Outcomes dari KKNI Level 7 ditambah dengan 8 kode etik akuntan.

 

Doktor (S3)

Interkoneksi dengan profesi dan akademik – (1) menciptakan atau menemukan IPTEKS baru dengan pendekatan multiparadigma; (2) mampu mengembangkan IPTEKS akuntansi baru yang teruji, kreatif, dan orisinal; (3) mampu memecahkan IPTEKS akuntnasi yang interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner.

Peta S3 (Program Doktoral Akuntansi): (1) UGM: Pendidik; (2) Unpad: Birokrat; (3) UI: Pendidik & birokrat; (4) UB: Pendidik

Sains: berkontribusi pada pengetahuan

Terapan (applied): berkontribusi pada permasalahan praktis.

 

Profesi

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPaK)

 

Kompetensi Akuntan Profesional

  1. Perilaku berkesadaran
  2. Kompetensi berbasis pengetahuan.
  3. Kompetensi berbasis keahlian.
Advertisements

PENGARUH UNDANG-UNDANG AKUNTAN PUBLIK TERHADAP PENDIDIKAN AKUNTANSI DI INDONESIA

•January 9, 2018 • Leave a Comment

PENGARUH UNDANG-UNDANG AKUNTAN PUBLIK TERHADAP PENDIDIKAN AKUNTANSI DI INDONESIA

Diskusi Publik Jurusan Akuntansi FEB.UB IAPI, IAI KAPd, dan Departemen Keuangan – Aula PPA Jurusan Akuntansi FEB.UB, 23 April 2011

 

Langgeng Subur (Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai – Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan)

Pelaksanaan Undang-Undang 34/1954 tentang Akuntan Beregister Negara

Pelaksanaan Undang-Undang 34/1954 tentang Register Negara Akuntan.  Sebelum tahun 2004 (sesuai dengan SK tahun 2001) Register Negara Akuntan hanya dapat diperoleh dari 6 Jurusan Akuntansi PTN (UI, UGM, UA, UB, Unpad dan USU) plus STAN selanjtunya ditambahkan Universitas Syah Kuala, Undip, Unand, Unsri, Unhas, UNS, Uriau, Unsrat, Unud, dan Unsoed.  Sedangkan lulusan S1 dari PTN lain harus melalui Ujian Negara Akuntansi (UNA) Profesi).  Sedangkan lulusan S1 Akuntansi PTS hari melewati Ujian Negara Akuntansi (UNA) Dasar sebelum menempuh UNA Profesi.

Setelah 31 Agustus 2004, S1 Akuntandi baik PTN maupun PTS yang telah menyelesaikan 144 SKS harus menempuh Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) sebanyak 21 SKS selama 1 tahun dan ditambah dengan 10 hari kerja dapat memperoleh Register Negara Akuntan.  Ijin penyelenggaraan PPAk diberikan oleh Dirjen Dikti yang berdasarkan rekomendasi dari Panitia Ahli Pertimbangan Persamaan Ijasah Akuntansi (PAPPIA) atas usul IAI.  Usul IAI didasarkandari evaluasi dan rekomendasi dari Komite Evaluasi dan Rekomendasi Pendidikan Profesi Akuntansi (KERPPA) IAI.

Setelah tanggal 31 Agustus 2004, sampai akhir 2010 telah berdiri 40 PPAk baik di PTN maupun PTS se-Indonesia.  Sedangkan jumlah Akuntan Beregister sebelum tahun 2004 sebanyak 42.234, sejak 2005 sampai 31 Maret 2011 tercatat tambahan Akuntan Beregister sebanyak 7.109.  Sehingga, sampai 31 Maret 2011, jumlah Akuntan Beregister Negara sebanyak 49.343.  Jumlah Kantor Akuntan Publik sebanyak 411 KAP, sedangkan jumlah Akuntan Publlk Beregister hanya 976 orang saja.

Substansi Undang-Undang 5/2011 tentang Akuntan Publik

Perijinan Akuntan Publik: (1) ijin diberikan oleh Menteri Keuangan; (2) memenuhi persyaratan (sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntansi, pengalamanpraktik jasa Akuntan Publik, NPWP, domisili, tidak pernah dikenai sangsi cabut ijin, tidak pernah dipidana lebih dari 5 tahun, anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik, tidak berada dalam pengampuan).

Pasal 4 dan 5 UU34/1954 tentang pemakaian gelar Akuntan (Accountant) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Wacana Pengembangan Pendikan Profesi Akuntansi

Pendidikan Profesi Akuntansi mengacu ke International Education Standards for Professional Accountants (IESs) yang dikeluarkan oleh International Federation of Accountant (IFAC).  Pendidikan yang mengintegrasikan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) yang dikelola oleh Perguruan Tinggi dengan Pendidikan Profesi Akuntan Publik (PPAP) yang dikelolah oleh IAPI.

S1/DIV Akuntansi atau S1/DIV Ekonomi atau S1/DIV Non Ekokomi à Konsentrasi Pendidikan Profesi Akuntan Publik (PPAP) + Ujian Sertifikasi Profesi (CPA) atau Konsentrasi Pendidikan Profesi Akuntan Manajemen + Ujian Sertifikasi Profesi (CPMA) atau Konsentrasi Pendidikan Profesi Akuntan Lainnya (Gelar Profesi Akuntan Lainnya) à Register Negara Akuntan à Akuntan

Catatan

Pada tahun 2011 IFRS sudah akan diterapkan (01/01/2012).

Pada tahun 2015 akan diterapkan Integrated Reporting (Financial Report + Other Report (Environmental Performance & Social Responsibility Performance).

 

Agus Suparto (Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai – Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan)

Urgensi Undang-Undang Akuntan Publik

Jasa Akuntan digunakan oleh publik (stakeholders) dalam pengambilan keputusan ekonomi.  Akuntan Publik berperan dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas.  Akuntan publik merupakan salah satu profesi penunjang dalam mewujudkan stabilitas sistem keuangan untuk mewujudkan pasar yang efisien.

Belum ada peraturan setingkat Undang-Undang yang khusus mengatur profesi Akuntan Publik.  Undang-Undang 34/1954 hanya mengatur tentang pemakaian gelar Akuntan.  Sedangkan tentang profesi Akuntan Publik hanya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan 17/PMK.01/2008.  Di banyak negara maju, profesi Akuntan Publik lazim diatur dengan peraturan setingkat Undang-Undang.

CPA adalah lisensi untuk praktik, sedangkan pasal 7 UU 34/1954 hanya mengatur tentang Gelar Akuntan (Ak) saja dan tidak mengatur mengenai lisensi dan praktik Akuntan Publik.  UU 5/2011 khusus mengatur tentang lisensi dan praktik Akuntan Publik, sekaligus mencabut UU 34/1954.

Tujuan UU Akuntan Publik adalah (1) melindungi kepentingan publik; (2) mendukung perekonomian yang sehat, efisien, dan transparan; (3) memelihara integritas profesi Akuntan Publik; (4) meningkatkan kompetensi dan kualitas profesi Akuntan Publik; (5) melindungi kepentingan profesi Akuntan Publk sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

Konstruksi Regulasi

Komponen regulasi yang meyakinkan bahwa (1) jasa yang diberikan oleh yang kompeten (teknis dan moral); (2) jasa yang diberikan berkualitas; (3) adanya pertanggungjawaban profesional.

Komite memberikan (1) pertimbangan kepada menteri keuangan; (2) lembaga banding atas penggenaan sangsi administrasi.

Menteri keuangan (1) regulasi; (2) pembianaan; (3) pengawasan

Asosiasi (1) standar profesi; (2) ujian sertifikasi profesi; (3) PPL; (4) review mutu

Akuntan Publik (1) hak memberikan jasa (exclusive right); (2) kewajiban AP dan KAP (memenuhi SPAP, sistem pengendalian mutu, menjaga independensi, bebas dari benturan kepentingan).

UU 05/2011 tentang Akuntan Publik terdiri dari 16 Bab, 62 Pasal dan telah memenuhi kaidah-kaidah regulasi dan perundang-undangan.

Sistematika

Bab I (Ketentuan Umum).

Bab II (Bidang Jasa): (1) jenis jasa; (2) pembatasan pemberian jasa.

Bab III (Perizinan AP): (1) umum; (2) perizinan untuk menjadi AP; (3) perizinan untuk AP Asing; (4) perpanjangan ijin; (5) penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu, pengunduran diri, dan tidak berlakunya ijin.

Bab IV (Kantor Akuntan Publik): (1) bentuk usaha; (2) pendirian dan pengelolaan; (3) Rekan Non Akuntan Publik; (4) tenaga kerja profesional asingl (5) ijin usaha; (6) pendirian cabang KAP (7) ijin pendirian cabang KAP; (8) pencabutan dan tidak berlakunya ijin usaha KAP; (9) pencabutan dan tidak berlakunya ijin pendirian cabang KAP.

BAB V (Hak dan Kewajiban): (1) Hak AP; (2) Kewajiban AP dan KAP; (3) larangan AP dan KAP.

BAB VI (Penggunaan Nama KAP).

BAB VII (Kerjasama KAP): (1) Kerjasama antar KAP; (2) Kerjasama KAP dengan KAP aatu OAA; (3) pendaftaran, pembekuan, dan pembatalan status terdaftar KAPA atau OAA.

BAB VIII (Biaya Perijinan)

BAB IX (Asosiasi Profesi AP)

BAB X (Komite Profesi AP)

BAB XI (Pembinaan dan Pengawasan): (1) Umum; (2) Pembinaan; (3) Pengawasan.

BAB XII (Sanksi Administratif)

BAB XIII (Ketentuan Pidana}

BAB XIV (Kedaluwarsa Tuntutan dan Gugatan)

BAB XV (Ketentuan Peralihan)

BAB XVI (Ketentuan Penutup)

Perbedaan Signifikan UUAP dengan Regulasi Sebelumnya

No. Substansi PMK 17 UU 05/2011
1. Jenis Jasa Atestasi Pasal 3: Asurans
2. Proses menjadi AP Register Negara Akuntan (S1 Akuntansi, PPAk, Lulus USAP) Pasal 6: S1 atau DIV Akuntansi dan Non Akuntansi.  Lulus USAP atau Pendidikan Profesi Akuntan Publik (PPAP) dari Asosiasi Profesi AP
3. Rotasi Audit Rotasi AP (3 tahun); Rotasi KAP (6 tahun) Pasal 4: Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP)
4. Ijin AP Masa berlaku tidak dibatasi Pasal 5: Berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang
5. Ijin AP Asing Tidak diatur Pasal 7: Diatur
6. Bentuk Usaha KAP Perseorangan atau Persekutuan Perdata atau Firma Pasal 12: Perseorangan atau Persekutuan Perdata atau Firma atau Bentuk usaha lain dengan karakteristik Profesi AP yang diatur dalam undang-undang.
7. Komposisi Rekan dan Pengawai KAP Warga Negara Asing Tidak diatur Pasal 13: Komposisi rekan KAP, jumlah AP WNA 1/5 dari seluruh rekan (AP Asing tidak bisa membuka KAP sendiri).  Komposisi pegawai KAP WNA 1/10.  Pimpinan rekan harus AP WNI.
8. Rekan Non Ap Tidak ada mekanisme pendaftaran Pasal 14—16: Diatur mekanisme pendaftaran bagi rekan Non AP
9. Jumlah Pegawai  Profesional Pemeriksa KAP Minimal 3 orang Pasal 17: Minimal 2 orang
10. Benturan Kepentingan Tidak diatur secara eksplisit Pasal 28: Diatur secara umum, detailnya akan diatur dalam PMK.
11. Pihak Terasosiasi Tidak diatur Pasal 29 & 52: Diatur
12. Larangan Rangkap Jabatan Diatur detail Pasal 30: AP dilarang merankap jabatan (1) pejabat negara; (2) pimpinan atau pegawai lembaga pemerintah, lembaga negara, atau lembaga lain yang dibentuk dengan peraturan perundangan; (3) jabatan lain yang mengakibatkan benturan kepentingan.
13. Kerjasama Antar KAP Tidak diatur Pasal 33—34: Organisasi Audit Indonesia (OAI).
14. Kerjasama KAP dengan KAPA dan OAA Tidak diatur mekanisme pendaftaran bagi KAP & OAA Pasal 38—40: Diatur mekanisme pendaftaran bagi KAPA dan OAA
15. Kewajiban direview mutu oleh KAPA/OAA Diatur Tidak diatur
16. Biaya Perijinan Tidark diatur Pasal 41—42: Diatur, ketentuan lebih lanjut dalam PP.
17. Asosiasi Profesi Akuntan Publik Pengakuan IAP sebagai Asosiasi Profesi AP Pasal 43—44: Diatur kewenangan Asosiasi Profesi AP yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
18. Komite Profesi Akuntan Publik Tidak diatur Pasal 45—46: Diatur, Komite Profesi AP berfungsi untuk (1) memberikan pertimbangan pada Menteri Keuangan; (2) lembaga banding atas hasil pemeriksaaan dan pengenaan sangsi administratif.
19. Kewenangan Menteri Keuangan dalam Hal Pembinaan Tidak diatur secara jelas Pasal 28: Diatur (1) menetapkan peraturan atau keputusan yang berkaitan dengan pembinaan AP, KAP, dan Cabang KAP; (2) Menetapkan kebijakan tentang SPAP, USAP, dan PPL; (3) melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan SPAP, USAP, dan PPL.
20. Sangsi Administratif (1) Peringatan; (2) Pembekuan ijin; (3) Pencabutan ijin. Pasal 53: (1) Rekomendasi untuk melakukan kewajiban tertentu; (2) peringatan tertulis; (3) pembatasan pemberian jasa kepada entitas tertentu; (4) pembatasan pemberian jasa tertentu; (5) pembekuan ijin; (6) pencabutan ijin; (7)denda.

Diatur lebih lanjut dalam PP.

21. Ketentuan Pidana (1) Jasa audit yang menyimpang; (2) Jasa audit oleh Auditor tanpa ijin. Tidak diatur Pasal 55—57: Pidana bagi AP, Pihak Terasosiasi, dan AP & KAP Palsu.
22. Kedaluwarsa Tuntutan dan Guagatan Tidak diatur Pasal 58: Diatur
23. UU 34/1954 Peraturan Pelasaksanaan UU. Ketentuan Pasal 4 & 5 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

PMK 17/2008 tentang Penjelasan atau Penjabaran UU 34/1954 tidak belaku lagi dan sepenuhnya akan diganti oleh UU 05/2011 dan RUU Pelaporan Keuangan.

 

  1. Jusuf Wibisana (UB & PWC) – Undang-Undang Akuntan Publik: Peluang dan Tantangan

Tujuan Undang-Undang

Tujuan UUAP adalah untuk (1) mendukung perekonomian nasional yang sehat dengan memberikan infrastruktur untuk melaksanakan usaha yang efisien, transparan, dan akuntabel; (2) mengatur profesi AP dan sekaligus memberikan perlidungan dan kepastian hukum bagi AP; (3) mengembangkan profesi AP.

Jenis Jasa

UUAP memberikan kepastian tentang bidang jasa yang hanya boleh dilakukan oleh AP (celar occupancy) yakni jasa asurans. Tetapi juga memberikan peluang pada AP untuk mengembagkan jasa lainnya berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, dan pajak.

Pembatasan Pemberian Jasa

Relaksasi yang positif bagi pembinaan AP yang selaras dengan semakin baiknya kualitas inspeksi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan asosiasi profesi.

Elogibility untuk Menjadi AP

Sarjana S1 dan D4, jurusan akuntansi dan jurusan lain dapat menjadi AP selama kompeten yang ditandai dengan lulus USAP.  UUAP berusaha menjawab kelambatan penambahan jumlah AP sekaligus sejalan dengan pengaturan AP di negara-negara lain.  Menjadi tantangan bagi jurusan Akuntansi untuk mendesain program studi yang menyiapkan calon AP yang kompeten dan beretika.

Organisasi Audit Asing (OAA) dan AP Asing (APA)

APA dan OAA diatur dengan basis saling pengakuan antar negara dan basis kompetensi dengan proses pengujian dan verifikasi oleh asosiasi profesi.  Kekawatiran serbuan AP dapat dijawab oleh AP dan profesinya sendiri.  APA dan OAA wajib ikut mengembangkan profesi AP dan dunia pendidikan akuntansi di Indonesia.

Organisasi Audi Indonesia (OAI)

KAP-KAP dapat membentuk jaringan kerjasama OAI yang bukan sekadar meningkatkan jumlah staf dan partner tetapi untuk (1) meningkatkan kualitas jasa yang diberikan dan seamless operation; (2) memperkuat RM dan consultation; (3) meningkatkan efisiensi opeasi.

Samakah OAI dengan Joint Audit

OAI bukan joint audit untuk sebuah proyek tetapi untuk peningkatan mutu audit dan efisiensi operasi.  Organisasi Audit Asing (OAA) seperi Big 4 merupakan jaringan KAP yang menekankan pada mutu audit.  Masing-masing anggota jaringan memiliki independensi dalam melakukan audit ataupun menolak pelaksanaan audit bila risiko audit tinggi.

SPAP terbaru menekankan pada (1) quality review partner; (2) engadgement audit dan risiko audit yang tinggi diatasi dengan memperbanyak jumlah partner.

 

Unti Ludigdo (UB) – Dampak UUAP terhadap Pendidikan Akuntansi

Proses RUUAP Menjadi UUAP

UUAP adalah produk politik dari proses yang bersifat politis.  Pihak-pihak yang berkepentingan adalah pemerintah, IAI, IAPI, Perguruan Tinggi, dan masyarakat pengguna jasa AP.  Terbitnya UUAP berdampak psikologi, sosial, dan ekonomi bagi para pihak berkepentingan.  UUAP memengaruhi konstruki pendidikan akuntansi di masa mendatang.

Menurut Tjatur Sapto Edy, Ketua Fraksi PAN DPR pada Matanews.com tertanggal 28 November 2010, pembahasan UUAP di DPR dicurigai disusupi mafia untuk kepentingan kekuatan ekonomi besar.  Fraksi PAN mengawatirkan jika draf yang diusulkan pemerintah lolos semuanya akan berdampak besar.  Diantaranya diperbolehkannya APA membuka KAPA dan berpraktik di Indonesia.

Pendidikan Akuntansi dalam UUAP

Pasal 6 menyebutkan, untuk menjadi AP harus memiliki sertifikat lulus ujian profesi AP yang sah.  Penjelasan dari Pasal 6 menyebutkan bahwa sertifikat yang sah diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik (IAPI) atau perguruan tinggi yang terkreditasi oleh Asosiasi Profesi AP.  Sedangkan yang dapat mengikuti Pendidikan Profesi Akuntan Publik (PPAP) adalah Sarjana S1 dan Diploma 4 jurusan apapun.  Sedangan pada pasal 18 disebutkan bahwa tenaga kerja profesional adalah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi.  Pada Pasal 45 disebutkan Komite AP adalah Akademisi dari Program Studi Akuntansi Terakreditasi A.

Pada Ketentuan Peralihan (Pasal 59) disebutkan bahwa sertifikat tanda lulus ujian profesi yangtealh diterbitkan oleh IAI atau IAPI dinyatakan masih berlaku untuk memenuhi persyaratan memperoleh ijin AP.  Pada pasal 32 dijelaskan bahwa Akuntan Pendidik dapat berprofesi sebagai AP.

Prof. Dr. Muslich Anshori, Dekan FEB Unair pada Lensaindonesia.com (15 April 2010) menyatakan “apakah demikian mudahnya menjadi akuntan?” Menurut beliau, meskipun ada penambahan 8 SKS untuk jurusan akuntansi dan 12 SKS untuk jurusan lain di FEB serta 16 SKS untuk jurusan lain, tidak menjamin seseorang untuk menjadi AP yang kompeten.  Apalagi kalau alasan UUAP adalah untuk menghalau masuknya APA asing ke Indonesia, dianggap tidak masuk akal.  Beliau menyarankan lebih baik menarik minat pada sarjana akuntansi untuk menjadi AP.

Isu yang Dapat Didiskusikan

Apakah benar bahwa ketentuan UUAP untuk memperoleh sertifikat AP akan mampu mendorong pertumbuhan AP?  Adakah peluang dalam PMK yang mempertegas bahwa yang dimaksud dengan pendidikan minimal Sarjana (S1) dan DIV adalah lulusan akuntansi saja?  Jika tidak mungkin, bagaimana pengaturan kesertaan Sarjana S1 dan DIV jurusan lain untuk mendapatkan sertifikat AP?

Data ketersediaan Akuntan, setiap tahun ada 1.200 orang Akuntan Beregister.  Peserta USAp setiap tahun antara 300—400 orang, sedangkan yang lulus rata-rata 150 orang.  Sedangkan lulusan USAP hanya kurang lebih 37 oramng atau 26% saja yang menjadi AP.  Semangat UUAP sepertinya untuk memperbanyak jumlah AP saja.

Isu dan Gagasan Pengembangan Pendidikan Akuntansi

Program S1 Akuntansi tidak akan kekurangan peminat.  Peluang kerja bagi lulusan S1 Akuntansi terbuka lebar baik di bidang bisnis maupun pemerintahan.  Peluang kerja di bidang audit hanya terpengaruh sedikit.  Perlu perluasan bidang akuntansi dan pemfokusan bidang  keahlian.

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) reputasinya terancam turun karena menurunnya reputasi gelas Akuntan (Ak).  Diperlukan transformasi pendidikan profesi akuntansi sehingga memiliki nilai tambah.

Sertifikasi Pendidikan Profesi Akuntan Publik (PPAP) dan transformasi PPAk harus segera dilakukan.  Dengan diperbolehkannya Sarjana Non Akuntansi mengikuti PPAP dan USAP (1) apakah tidak menurunkan kompetensi (akuntansi) calon AP? (2) adanya kemungkinan tindakan diskriminasi berdasar UUAP. (3) Bagaimana bentuk pendidikan dan pelatihan yang menjamin kompetensi calon AP? (4) Bagaimana tingkat pemahaman dan substansi antara Sarjana Akuntansi dan Non Akuntansi? (5) Sebaiknya, Sarjana Non Akuntansi diwajibkan menempuh PPAk. (6) Apakah Sarjana Akuntansi harus pula menempuh PPAk? (7) Menggabungkan PPAk dan PPAP dengan program Magistes Profesional Akuntansi.

Merujuk proses pendidikan di negara-negara maju, Sarjana Akuntansi sebelum menjadi AP harus menjalani tambahan pendidikan 12 SKS dan untuk Sarjana Non Akuntansi  harus menempuh 56 SKS.  Sedangkan di UUAP, Sarjana Akuntansi hanya menempuh 6 SKS, Sarjana Ekonomi Non Akuntansi 12 SKS, dan Sarjana lain di luar Ilmu Ekonomi hanya menempuh 18 SKS.

Di UI, UGM dan UB telah ada program Magister dan PPAk secara bersamaan (double degree).  Program ini seperti yang dilaksanakan pada Program Spesialis Doker dan Kenotariatan.  Seharusnya juga dilakukan pada Program Magister Profesional Akuntansi (Maksi).

GREEN ACCOUNTING

•October 20, 2017 • Leave a Comment

PENGANTAR PENULIS

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan adalah amanat Undang-Undang. Termaktub dalam Undang-Undang dan peraturan

  1. Undang-Undang 25/2007 tentang Penanaman Modal;
  2. Undang-Undang 20/2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 66);
  3. Undang-Undang 18/2008 tentang Pengeloaan Sampah;
  4. Undang-Undang 32/2009 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
  5. Permeneg LH 1/2010 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
  6. Permeneg LH 17/2010 tentang Audit Lingkungan;
  7. Pergub Jatim 72/2013 tentang Baku Mutu Air Limbah;
  8. Perda Kota Malang 2/2012 tentang Keteritban Umum dan Lingkungan;
  9. Perda Kota Malang 72/2013 tentang Penyelenggaraan Kebersihan;
  10. PSAK 1 Pasal 9 tentang Laporan Dampak Lingkungan.

Terjadinya pemanasan global (global warming) mendorong Ilmu Akuntansi untuk berperan serta memperlambat laju pemanasan global.  Munculnya Environmental Management Accounting (EMA) merupakan salah satu upaya yang dimunculkan dalam perspektif Ilmu Akuntansi.  Tak cukp sampai disitu, berkembang menjadi Pelaporan Berkelanjuntan (Sustainable Reporting – SR) yang berbasis pada konsep Triple Bottom Line (TBL).

 

GREEN ECONOMY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT SEMINAR – UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG, 26 NOVEMBER 2017

Sambutan

Dekan FEB UIN

Green Economy adalah pembangunan ekonomi yang berpoihak pada lingkungan dan masyarakat kelas bawah.  Sedangkan Green Accounting adalah proses akuntansi yang ramah lingkungan dan beretika.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Jawa Timur

Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang mendera baik lingkungan hidup maupun lingkungan sosial.  Akuntansi adalah bahasa bisnis…..

 

Green Economy: Rezim Ekonomi untuk Kesejahteraan dengan Meminimalisir Eksternalitis (Prof. Dr. M. Yazid M. Yunus – Universitas Putra Malaysia)

Why sustainable development?

Green economy adalah salah satu pilar dari sustainable development.  Dampak dari ekonomi yang ekstraktif adalah biaya eksternalitas yang besar.  Manusia sebagai khalifah di bumi wajib untuk menjaga kemakmuran dan kelestarian bumi.

Sustainable Development (pembangunan yang lestari) become a world wide discourse.  Holistic, equitable, and for sighted approach to decision making at all levels.  Not strong economic performance but intregational & comprehensive.  Social + economic + environmental.

Rio Conference (1992) – UN conference on environment & Development. Than Rio +20 (2008) is an international attention to financial crisis in 2008: (1) promote growth and development; (2) conserves natural capital; (3) improve human well being; (4) alleviates poverty and ineuality; (5) creates jobs; (6) governments introduce policy and regulations; (7) conservations of all nagural resorces from missuse is mandatory duty.

 

Green Accounting: Konseptual, Praktika, dan Peluang Riset (Fidelis Arastyo Andono, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Surabaya)

Fenomena pertentangan antara ekonomi dan kelestarian alam: Freeport, Lapindo, Pencemaran Kali Surabaya, dan berbagai kasus di berbagai belahan bumi.

Konsepsi Triple Bottom Line dari Elkington (1997) mengedepankan keseimbangan antara Keadilan Sosial, Kelestarian Alam, dan Kemakmuran Ekonomi.  Keuangan konvensional yang hanya menjadikan pelaporan keuangan sebagai satu-satunya alat untuk menilai kondisi perusahaan memiliki kelemahan karena tidak secara eksplisit mengungkap masalah atau dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan.

Biaya lingkungan yang tampak dan transparan di perusahaan adalah biaya pengolahan limbah, padahal masih banyak permasalahan biaya lain yang tak tampak.  Biaya complaint handling, biaya sumberdaya manusia, biaya pengerjaan kembali produk gagal, biaya pembelian bahan, biaya pemeliharaan mesin ekstra, biaya retur bahan-bahan cacat, dan biaya seleksi produk cacat merupakan berbagai biaya tersembunyi yang harus ditanggung perusahaan.

Biaya langsung dan tak langsung atas pembuangan limbah selama ini dibebakan kepada biaya lingkungan.  Padahal limbah merupakan hasil akhir dari berbagai proses produksi dan aktivitas perusahaan.  Seharusnya biaya limbah dibebankan pula ke biaya bahan, biaya penyimpanan, biaya logistik, dan biaya karyawan.

 

Environmental Management Accounting (EMA)

Merupakan aktivitas akuntansi (manajemen) untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukkur, mengalkulasi, menggelolompokkan, dan menganalisis informasi lingkungan untuk mendukung pengambilan keputusan internal.

Manfaat dari EMA adalah sebagai berikut:

  1. Meningkatkan kepedulian (awareness) para manajer terhadap isu lingkungan.
  2. Menjaga keberlangsungan lingkungan melalui pengelolaan lingkungan yang lebih baik.
  3. Mencapai keseimbangan antara pencapaian laba dan pengurangan dampak lingkungan.

Definisi EMA (Hansen & Mowen, 2012)

Environmental prevention costs: costs of activities carried out to prevent the production of contaminants/waste that could cause damage to environment like pollution control equipment, training employees, adn recycling products.

Environmental detection costs: costs of activities executed to determine products, processes and other activities within the firm are in compliance with appropiate environmental standards like auditing environmental activities, inspecting products and process.

Environmenal internal failure costs: costs of activities performed becuase contaminants/waste has been produced but not discharge to the environment like toxic materials treatment, operating equipment to minimize pollutions.

Environmental external failure costs: cost of acitivities performed after contaminants/waste discharges to the environment. Like cleaning up a polluted river, land restoration.

Aktivitas-aktivitas perusahaan memiliki dampak (Burrit, Hahn, & Schaltegger, 2002)

  1. Lingkungan memberikan dampak terhadap sistem ekonomi yang dicerminkan dalam Monetary Environmental Information.
  2. Dampak yang ditimbulkan perusahaan terhadap lingkungan yang dicerminkan dalam Physical Enviromental Information.

Contoh:

Energy dari batubara Mengganti dengan batubara dengan kualitas yang lebih baik Menguragi pemakaian batu bara dan menguragi biaya energi
Penggunaan air Daur ulang air Menggurangi penggunaan air bersih dan mengurangi biaya penggunaan air
Bahan baku Mengganti bahan baku dengan yang berkualitas lebh baik Mengurangi jumlah produk cacat, mengurangi biaya seleksi produk, dan mengurangi rework.

 

Contoh Kasus:

Pabrik XYZ dalam pengelolaan dan pembuangan limbah mengeluarkan biaya: biaya pengeloaan sebesar 1.000.000 dan biaya pembuangan sebesar 2.500.000 sehingga total biaya yang dikeluarkan sebesar 3.500.000.  jika ada alternatif teknologi terintegrasi yang mampu mengurangi limbah hingga 50% dengan biaya tambahan sebesar 2.000.000, maka apa kemungkinannya?

Secara konvensional, penghematan yang tampak sebesar 1.750.000 (50% dari total biaya pengelolahan dan pembuangan limbah) tetapi harus menganggung tambahan biaya sebesar 2.000.000.  Alternatif teknologi ini akan ditolak karena tidak feasible dan lebih mahal.

Secara komprehensif, penghematan yang sesungguhnya adalah sebagai berikut: biaya-biaya produksi yang terkait dengan lingkungan terdiri dari (1) Logistik dan transportasi: 300.000; (2) tambahan personal untuk pengelolahan: 450.000; (3) penyimpanan limbah sebelum dibuang: 750.000; (4) tambahan depresiasi: 250.000 = 1.750.000.  Jika digabung dengan biaya pengelolahan dan pembuangan tadi, maka total biaya yang terkait dengan lingkungan adalah sebesar: 5.250.000.  Jika terjadi penghematan sebesar 50% akan diperoleh penghematan riil sebesar 2.635.000.

Research in Social & Environmental Accounting

Murthy & Parisi (2013), Sustainability Accounting Research (SAR) terus berkembang dengan fokus pada isu lingkungan.  Peluang cukup besar untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan Corporate Sustainability Performance.  Pendekatan yang terintegrasi lebih diperlukan dalam penelitian-penelitian SAR.

Burrit & Schaltegger (2010), Sustainability Accounting masih belum dipahami dengan baik oleh semua kalangan.  SAR dapat dilakukan dengan pendekatan inside-out, outside-in, maupun twin-track approach.  Fokus penelitian SAR adalah meningkatkan awareness atas sustainability accounting sebagai alternatif solusi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

Global Reporting Initiative (GRI)

www.globalreporting.org GRI is an international independent organization that help business, governments, and other organizations understand and communicate the impact of business on critical sustainability issues such as climate change, human rights, corruption, and many others.

Our vision is to create a future where sustainability is integral to every organization’s decision making process.  Our mission is to empower decision makers everywhere, through or sustainability standards and multi-stakeholder network, to take action towards a more sustainable economy and world.

We believe: (1) in the power of multi-stakeholder process and inclusive network; (2) transparency is a catalyst for change; (3) our standards empower informed decision making; (4) a global perspective is needed to change the world; (5) public interest should drive every decision an organization makes.

GRI reporting guidelines (G4):

https://www.globalreporting.org/resoucelibrary/main-features-of-g4.pdf

Accounting Standard/Reporting terkait dengan isu-isu lingkungan

PSAK tidak secara khusus mengatur, namun isu-isu terkait masalah lingkungan telah dinyatakan dalam PSAK, antara lain di PSAK 57 tentang Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi.  ACCA dalam hal pelaporan mengacu pada GRI.  UK Environmental Reporting Guidelines yang diterbitkan oleh Depanrtment for Environmental, Food, and Rural Affairs (DEFRA) untuk pelaporannya mengacu pada ISO14000, FMAS, dan BS 8555.

 

Pembentukan Budaya, Perilaku, dan Kesadaran Ramah Lingkungan dan Energi: Pendekatan Green Management Campus (H. Slamet SE., MM., PhD – Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim)

Pengantar

Pemanasan Global (global warming) dan perubahan iklim (climate change) menjadi isu utama yang berdampak pada respon positif terhadap masalah lingkungan hidup dari berbagai kalangan.  Gaya hidup berperan penting dalam mengatasi permasalah lingkungan, salah satu contohnya adalah efisien dalam pemanfataan sumberdaya alam.

Kesadaran akan pentingnya permasalah lingkungan telah pula dibahas oleh eksekutif korporasi.  Perhatian terhadap permasalahan lingkungan membutuhkan komitmen dan integritas dari pengambil keputusan.  Termasuk di dalamnya adalah pengembil keputusan dalam entitas pendidikan tinggi.

Masalah Lingkungan dan Energi

Dunia modern saat ini yang didominasi oleh teknologi membutuhkan alokasi penggunaan enegeri yang semakin tinggi.  Selian permasalahan energi, masalah samph juga menjadi permasalahan masyarakat modern.  Keseriusan berbagai institusi, lembaga, dan entitas untuk memperhatikan masalah energi dan sampah belum sepenuhnya terjadi.  Rendahnya kesadaran gaya hidup hijau (green lifestyle) masih perlu ditingkatkan di berbagai kalangan.

Peran Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.  Budaya dan perilaku serta kesadaran ramah lingkungan dan hemat energi harus menjadi bagian proses pendidikan baik melalui kurikulum terlebih lagi melalui kebijakan dan budaya kampus.

Proses pembentukan budaya, perilaku, dan kesadaran ramah lingkungan serta hemat energi merupakan bagian dari the hidden curriculum, proses pendidikan melalui pengalaman dan pembiasaan selama hidup dalam lingkungan kampus, proses learning by themselves dari lingkungannya.

Konsep Green Management Campus

Green Campus merupakan gambaran lingkungan kampus yang nyaman, bersih, teduh, indah, sehat.  Kampus yang seluruh civitas akademicanya dapat memanfaatkan sumber daya lingkungan seoptimal mungkin dan tidak merusak lingkungan serta mampu memanfaatkan limbah untuk kepentingan produktif.  Perguruan tinggi tidak ubahnya korporasi yang memanfaatkan sumber daya alam, energi, dan barang-barang yang menghasiolkan limbah.  Perguruan tinggi harus mampu memperhatikan penggunaan sumber daya dan dampak lingkungan dari aktivitasnya.

Green campus adalah kampus yang telah peduli dan berbudaya lingkungan dan telah melakukan pengelolaan lingkungan secara sistematis dan berkesinambungan.  Green Campus merupkan refleksi dari keterlibatan seluruh civitas akademika untuk memperhatikan kesehatan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya, energi, air, dan terbebas dari beban polusi.

Beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah merespon program-program ramah lingkungan dan energi. Universitas Indonesia (UI) telah melakukan pemeringkatan untuk 361 Perguruan Tinggi di dunia dalam Program UI Green Metric.  Menggunakan parameter (1) pengaturan infrastruktur (setting & infrastructure); (2) energi dan perubahan iklim (energy  climate change); (3) pengelolaan limbah (waste management); (4) pengelolaan transportasi (transportation); (5) pengelolaan air (water); (6) pendidikan ramah lingkungan (education).

Sehingga green management campus dapat dikembangkan melalui program-program (1) green environment; (2) green building; (3) green procurement; (4) green processes; (5) green office; (6) green product.

 

 

Langkah-Langkah Strategis Menuju Green Management Campus

Untuk mewujudkan green management campus, tidak bisa dilakukan secara parsial dan harus dilakukan secara sistematis dan terprogram serta dikawal dalam implementasinya.  Langkah-langkah strategis dalam mewujudkan green management campus adalah sebagai berikut.

  1. Green management campus harus dimulai sejak kampus didirikan mealui program green environtmen atau green landscape. Karena lingkungan kampus akan memengaruhui kondisi atmosfir mikro, mata rantai makanan, siklus air, iklim, dan cuaca.  Konsep ini mengacu pada konsep ramah lingkungan dan hemat energi dan tidak merusak lingkungan.  Melalui green environement secara simultasn direncanakan pula konsep green waste, green water, green setting & infrastructure, green transportation, green building, and green spirit.
  2. Sebelum gedung kampus dibangun, harus dikembangkan green building concept dalam masterplan yang berusaha meminimalisasi pengaruh pembangunan terhadap lingkungan dan manusia. Green environment & green building merupakan satu kesatuan konsep yang tidak boleh berdiri sendiri-sendiri.
  3. Konsep green procurement merupakan konsep meminimalisasi dampak pemakian sumber daya atau dari pemasok. Sehingga, pertimbangan daur ulang, efisiensi energi, efeisiensi air, menghindari zat beracun yang didukung oleh green regulation & policy dan green spirit.
  4. Konsep green processes didasarkan pada alur proses kerja perguruan tinggi yang tidak jauh berbeda dengan industri lain. Proses produksi inti perguruan tinggi berdasarkan Tri Dharma, (1) proses belajar mengajar (PBM); (2) penelitian; dan (3) pengabdian masyarakat memerlukan peralatan baik yang habis pakai seperti Alat Tulis Kantor dan peralatan penunjang lainnya.  Green processes berusaha mengeleminir beban dan dampak lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya, energi, air, dan berbagai bahan kimia dalam proses pendidikan.
  5. Konsep green office merujuk pada struktur tanggung jawab terhadap lingkungan dan pemanfaatan sumber daya dan energi yang efisien. Sehingga, tercipta lingkungan kerja yang sehat, hemat energi, dan mereduksi polusi.
  6. Konsep green education merujuk pada tanggung jawab perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan sebagai generasi baru yang peka dan sadar terhadap permasalahan lingkungan. Lulusan yang memiliki budaya, perilaku, dan kesadaran ramah lingkungan dan hemat energi.

Key Succes Factors dari Green Management Campus   

  1. Adanya komitmen dan dukungan political will yang kuat dari top leader.
  2. Adanya desain masterplan kampus yang mengarah pada konsep green management campus.
  3. Adanya pengembangan konsep green management campus.
  4. Adanya kebijakan dan regulasi yang konsisten untuk mewujudkan green management campus.
  5. Adanya dukungan dan keterlibatan aktif serta konsisten semua civitas akademika.
  6. Adanya tim pengembangan dan pengawal konsep dan program green managemet campus.
  7. Adanya green budgeting untuk mewujudkan green management campus.

Penutup

Perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi yang melahirkan generasi yang beradab harus mampu membentuk insan-insan yang peduli terhadap permasalahan lingkungan dan kelestarian alam.  Kampus harus memberi contoh dengan memiliki budaya, perilaku, dan kesadaran ramah lingkungan dan hemat energi sebagai hidden curriculum dan pengembangan konsep green management campus sebagai self learning bagi seluruh sivitas akademika.

 

GREEN ACCOUNTING SEMINAR – UNIVERSITAS MA CHUNG, 28 APRIL 2017

Green Accounting: Environmental Cost Diusclosure oleh Dr. Erwin (Dosen Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya & Koodrinator Cerified Sustainable Reporting Specialist Jawa Timur

Fenomena pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim (cilmate change) telah meluas sampai ke Kota Malang.  Dibuktikan dengan kenaikan suhu di Kota Malang yang naik 4 derajat Celcius dibanding saat ini dengan dekade sebelun tahun 2.000.  Pemanasan ini diakibatkan oleh naiknya jumlah karbon dioksida (CO2) dari aktivitas industri dan kendaraan bermotor.  Tak bisa dihentikan dan hanya bisa dikurangi.  Belum lagi permasalahan sampah seperti plastik yang baru bisa terurai setelah 100 tahun dan bahkan stereofoam yang sama sekali tidak dapat diurai.

Environmental Perspective

  1. Minimize the use of raw or virgin materials.
  2. Minimize the use of hazardous materials.
  3. Minimize energy requirements for production & use of product.
  4. Minimize the release of solid, liquid, and gaseous residues.
  5. Maximize opportunities to recycle.

“Reduce, Reuse, an Recycle”

Environmental Cost is potential deteotation of natural asset due the economic process. Environmental Cost Accounting is moneterised environmentally related information.  Use ABC framework, cost driver yang berdampak lingkungan.

Classification of Environmental Cot

  1. Prevention cost: evaluating and selecting suppliers.
  2. Detection cost: audit environmental.
  3. Internal failure cost: operating pollution control.
  4. External failure cost: using material and energy inefficient.

Note: usaha pribadi untuk mereduksi pemanasan global dan perubahan iklim adalah dengan memboikot produk-produk dari perusahaan-perusahaan perusak lingkungan.

Why Importnat?

Pencemaran lingkungan akan merubah lingkungan dan megacaukan siklus atau rantai makanan.  Looks at costs and their impact for damage done to the environment.  Preventing environmental degradation is a must.

Defining, measuring, and controlling environmental costs

  1. Direct and indirect costs: waste managemet.
  2. Contingent or intagible environmental costs: product quality.

Product life cycle

Raw materials (controlled by suppliers à production à packaging à product use and maintanance à Diposal à recycling à production again.

How to estimate sustainable profit?

  1. Set boundries
  2. Establish target.
  3. Identify impacts.
  4. Valuation

Diskusi:

  1. Kevin: Bagaimana dengan data non keuangan di audit lingkungan? Harus dihitung oleh ahlinya dan akuntan yang mencatatnya dalam besaran biaya.
  2. Novelia: Berapa besaran untuk environmental cost? Ditetapkan berdasar target. Global Reporting Initiative (GRI) telah ditetapkan sebagai standar pelaporan berkelanjutan perusahaan pada tahun 2016 dan akan berlaku wajib pada tahun 2018.
  3. Rahmad: Apa kewajiban perusahaan terhadap environemtal cost dan sangsinya? Perusahaan wajib untuk menangani dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan.
  4. Yunita: adakah Award dan sangsi untuk EMA (day to day operations)? Laporan kinerja perusahaan yang terkait dengan lingkungan bersifat wajib. 1-33% laba bersih wajib dialokasikan untuk TJSL. Award selaian IndeksSri Kehati ada ISRA.
  5. Wisda: Bagaimana pelaporan kegiatan CSR? Kegiatan CSR bersifat wajib tetapi laporan tidak wajib untuk saat ini. Mulai tahun 2018 wajib kegiatan dan wajib lapor juga.  Selama ini dari total TJSL di Indonesia rata-rata teralokasikan 99,8% auntuk CSR dan hanya 0,2% saja yang teralokasikan untuk CER.  Berdampak negatif karena memunculkan ketergantungan.
  6. Indra: Bagaimana alokasi biaya dampak lingkungan? Masing-masing perusahaan berbeda tergantung materialitas kerusakan yang dilakukan. Harus melakukan pengurangan terhadap eksternalitas.

 

Carbon Footprint & Climate Change oleh Arid Dermawan (Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)

Belajar dari buku Water Wars tulisan Vandana Shiva, terjadi perebutan air di seluruh dunia.  Air merupakan emas biru yang menjadi komoditas mahal karena dibutuhkan semua orang.

Kota Malang menghadapi permasalahan klasik perkotaan sampah dan transportasi.  Harus dilakukan mitigasi dengan melibatkan para pemangku kepentingan.  Pendekatan ABCD dipergunakan untuk mengurai permasalahan tersebut. (A) Akademisi + (B) Birokrat atau Pemerintah + (C) Komunitas + (D) Developmentalis atau Pengusaha.

Jejak Karbon (Carbon Footprint) terjadi dari setiap aktivitas manusia.  Tidak bisa benar-benar 0 (nol) tetapi bisa direduksi dengan kesadasaran.  Sebagai salah satu contoh mengurangi masalah karbon adalah pertanian perkotaan (urban farming).

Polusi udara di Kota Malang (data dapat dibaca dalam Malang Dalam Angka) disebabkan oleh mobil pribadi, motor, dan kendaraan lain (<100cc). Ditandai dengan naiknya pasien penderita Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA).

Environmental Management Accounting (EMA) merupakan biaya lingkungan yang harus ditanggung oleh perusahaan karena aktivitas operasional yang berdampak pada keuangan dan fisik perusahaan.  Perusahaan harus berperan aktif untuk mengurangi Efek Gas Rumah Kaca (EGRK) (1) pengadaan dan penggunaan energi; (2) proses industri dan penggunaan produk; (3) sektor pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya; dan (4) perhitungan sampah.

Adiwiyata (SEKAR – Sampah, Energi, Keanekaragaman hayati, Air, dan Rantai makanan) merupakan instrumen penilaian untuk sekolah hijau.  Dilakukan dengan menghitung emisi di sekolah yang dinilai.  Di Kota Malang ada 473 Sekolah (SD – SMP – SMA) dan 65 Perguruan Tinggi.  Perlu penanganan sampah yang komprehensif.

Pemerintah Kota Malang mengiatkan program Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal di perkampungan untuk mengatasi masalah pencemaran air..  Serta membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang modern serta Bank Sampah Malang (BSM) untuk mengatasi masalah sampah.

Pad saat ini Pemerintah Kota Malang sedang melakukan mitigasi untuk mengantisitasi Efek Gas Rumah Kaca pada tahun 2020.

Diskusi

Audito: Jumlah penduduk meningkat, Ruang Terbuka Hijau (RTH) menyusut dan pesanan perusahaan melalui CSR, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang?

Hutan Kota Malabar direvitalisasi dengan dana CSR perusahaan, dirubah menjadi taman kota aktif (tempat beraktvitas sosial).  Di Kota Malang belum ada taman yang berkonsep aktiv dan belum dapat beradaptai dengan lingkungan.  Masyarakat harus berperan aktif dalam Rencana tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan tidak hanya protes melalui media sosial.

Meningkatnya jumlah wisatawan di Malang Raya berdampak juga pada peningkatan sampah dan emisi karbon di Kota Malang.  Apalagi Kota Batu dan Kabupaten Malang menerapkan konsep Turisme Masal yang mengandalkan banyaknya jumlah pengunjung dan bukanya Turisme Ekologis yang mengandalkan eksotika destinai wisata.

Demikian pula dengan semakin banyaknya tempat pendidikan di Kota Malang mengundang banyak pelajar dan mahasiswa dari luar Kota Malang, berdampak pula pada masalah sampah dan limbah.

 

CATATAN PENULIS

Global Reporting Initiative (GRI)

Global Reporting Initiative (GRI) merupakan alat ukur terhadap kinerja perusahaan yang berbasis pada konsep Triple Bottom Line (TBL) dari Elkington (1997), konsep yang menekankan kinerja perusahaan bukan hanya kinerja keuangan saja tetapi juga kinerja sosial dan kinerja lingkungan.  Konsep yang berbasiskan pada Teori Legitimasi dari Freeman & Suchman (1952) dan Teori Pemangku Kepentingan dari Stanford Research Institute (SRI) (1963)GRI dicetuskan pada tahun 1997 oleh Talles Institute dan Coalition on Environment Responsible Economies (CERES) yang bekerjasama dengan UN for Environmetal Program (UNEP). 

Saat ini, GRI telah melalui banyak penyempurnaan dan telah memasuki generasi keempat dengan revisi kedua sehingga berkode GRI 4.2 (2016).  GRI 4.2 terdiri 3 Aspek (Ekonoi,Lingkungan, dan Sosial) yang terbagi dalam  6 indikator dengan 91 items secara total.  Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut.

Aspek Ekonomi

  1. Indikator Kinerja Ekonomi, terdiri dari 9 item: Kinerja Ekonomi (1); Keberadaan di Pasar (2); Dampak Ekonomi Tidak Langsung (2); Praktik Pengadaan (1)

Aspek Lingkungan

  1. Indikator Kinerja Lingkungan, terdiri dari 34 item: Bahan (2); Energi (5); Air (3); Keanekaragaman Hayati (4); Emisi (7); Efluen & Limbah (5); Produk & Jasa (2); Kepatuhan (1); Transportasi (1); Lain-Lain (1); Asesmen Pemasok atas Lingkungan (2); Mekanisma Pengaduan Masalah Lingkungan (1)

Aspek Sosial

  1. Indikator Kinerja Tenaga Kerja, terdiri dari 16 item: Pegawai (3); Hubungan Industrial (1); Kesehatan dan Keselamatan Kerja (4); Pelatihan dan Pendidikan (3); Keberagaman dan Kesetaraan Peluang (1); Kesetaraan Renumerasi(1); Asesmen Pemasohk Atas Aspek Tenaga Kerja (2); Mekamisma Pengaduan Masalah Tenaga Kerja (1)
  2. Indikator Kinerja Hak Azasi Manusia, terdiri dari 12 item: Investasi (2); Non Diskriminasi (1); Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerjasama (1); Pekerja Anak (1); Pekerja Paksa atau Wajib Kerja (1); Pengamanan (1); Hak Adat (1); Asesmen (1); Asesmen Pemasoj atas HAM (2); Mekanisma Pengaduan Masalah Ham (1)
  3. Indikator Kinerja Masyarakat, terdiri dari 11 item: Masyarakat Lokal (2); Anti Korupsi (3); Kebijaksanaan Publik (1); Anti Persaingan (1); Kepatuhan (1); Asesmen Pemasok atau Dampak pada Masyarakat (2); Mekanisma Pengaduan (1).
  4. Indikator Kinerja Tanggung Jawab Produk, terdiri dari 9 item: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan (2); Pelabelan Produk & Jasa (3); Komunikasi Pemasaran (2); Privasi Pelanggan (1); Kepatuhan (1).

Dasar Hukum Tanggung Jawab Perusahaan (Corporate Responsibility – CR)

Undang-Undang 40/2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66:2 yang menyatakan bahwa “perusahaan go public harus menyusun Laporan Berkelanjutan (sustainable reporting).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 Paragraf 9 menyebutkan tentang “penyajian laporan tambahan berupa Laporan Dampak Lingkungan dan Laporan Nilai Tambah untuk karyawan”.

Berbagai Macam Penghargaan Untuk Perusahaan yang Peduli Sosial dan Lingkungan

Indonesia Sustainable Responsibility Awrad (ISRA) yang digagas oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Forum for Corporate Governance in Indonesia (FGCI), Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Asosiasi Emiten Indonesia (KSEI) yang bertujuan untuk mengarahkan perusahaan beroperasi dengan prinsip Green Economy (UNEP, 2008).

Green Economy terdiri dari prinsip-prinsip Green Investment, Green Job, and Propoor Green Investment.  Green Economy berprinsip (1) economic prosperity; (2) environmental quality; dan (3) social justice. Gerakan ekonomi bertujuan untuk membangun, perekonomian dengan cara sebagai berikut.

  1. Sumber penghasilan dan lapangan kerja baru.
  2. Emisi karbon yang rendah dan minimaliasi eksploitasi alam.
  3. Berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan (sustainable development), kesetaraan sosial, dan pengurangan kemiskinan.
  4. Penurunan konsumsi yang menghasilkan sampah.
  5. Penurunan penggunaan energi untuk produksi.

Selain membangun basis ekonomi berprinsip green economy, operasional perusahaan harus pula dijaga ketaatannya dengan dilakukannnya audit lingkungan yang konsisten.  Dasar hukum dilakukannya audit lingkungan seperti berikut ini.

  1. Undang-Undang 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan.
  2. Undang-Undang 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  3. Undang-Undang 40/2007 tentang Perseroan Terbatas
  4. Undang-Undang 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah.
  5. Kepmen Lingkungan Hidup 52/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair.
  6. Permeneg Lingkungan Hidup 1/2000 tentang Pelaksanaan Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.
  7. Permeneg Lingkungan Hidup 17/2010 tentang Audit Lingkungan.

Audit Lingkungan merupakan audit yang dilakukan sebagai berikut.

  1. Audit ketaatan terhadap peraturan dan perundangan (regulatory compliance).
  2. Audit terhadap sistem manajemen.
  3. Audit terhadap waste reduction.
  4. Audit terhadap pollution prevention.
  5. Audit terhadap site assessment.
  6. Audit terhadap waste disposal facility.
  7. Audit terhadap corporate policy, standards, and statement.
  8. Industry or best management practice.
  9. European management and audit scheme.
  10. Audit terhadap masalah energi, air, proses, kebisingan, dan polusi produksi lainnya.

Dasar hukum untuk Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang diperkuat dengan peraturan sebagai berikut.

  1. Pergub Jatim 72/2013 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Kegiatan Usaha Lainnya.
  2. Perda Kota Malang 14/2001 tentang Limbah Berbahaya dan Beracun.
  3. Perda Kota Malang 9/2009 tentang Penyelenggaraan Kebersihan.
  4. Perda Kota Malang 2/2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan.

GREEN ACCOUNTING AND ENVINMENTAL MANAGEMENT ACCOUNTING

•July 20, 2017 • Leave a Comment

Dasarikan dari GREEN ACCOUNTING SEMINAR

HMP Akuntansi Universitas Ma Chung Malang, 28 April 2017.

PENGANTAR

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan amanat Undang-Undang.  Termaktub dalam: (1) UU 25/2007 tentang Penanaman Modal; (2) UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 66;2; (3) UU 18/2008 tentang pengolahan Sampah; (4) UU32/2009 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Pengelolahan Lingkungan Hidup.

Juga diperkuat dengan beberapa Peraturan dari tingkat Menteri, Gubernur, sampai Bupati atau Walikota.  Seperti yang terdapat pada: (1) Permeneg LH 1/2010 tentang Pengendalian Pencemaran Air; (2) Permeneg LH 17/2010 tentang Audit Lingkungan; (3) Pergub Jatim 72/2013 tentang Baku Mutu Air Limbah; (4) Perda Kota Malang 9/2009 tentang Penyelenggaraan Kebersihan; (5) Perda Kota Malang 2/2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan.

Diatur juga dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), pada PSAK 1 Pasal 9 tentang Laporan Dampak Lingkungan.  Sedangkan secara International telah diatur dalam Global Reporting Initiative (GRI) dan pelaksanaan operasional dengan Environmental Managemet Accounting (EMA).

 

GREEN ACCOUNTING (Dr. Erwin Saraswati – Universitas Brawijaya, Malang)

Pengantar

Global Warming & Climate Change benar-benar terjadi.  Suhu rata-rata Kota Malang pada tahun 2000 lebih panas 4 derajat Celcius ketimbang satu dekade sebelumnya.  Kenaikan suhu udara ini diakibatkan oleh naiknya CO2 dari aktivitas industri dan asap kendaraan bermotor.  Tidak bisa dihentikan karena aktivitas manusia yang semakin banyak, tetapi bisa dikurangi.  Belum lagi dampak sampah, plastik terurai setelah 100 tahun walau ada yang terbaru yang bisa terurai sekitar 5 tahun.  Tetapi, stereofoam tidak bisa terurai sama sekali.

Environmental Perspective

Five Core objectives of the environmental perspectives:

  1. Minimize the use of raw materials.
  2. Minimize the use of hazardous materials.
  3. Minimize energy requirements for production and use of the product.
  4. Minimize the release of solid, liquid, and gaseous residues.
  5. Maximize opportunities to recycle.

Reduce, reuse, and recycle.

Environmental Costs

These cost connected with the actual or potential deterotation of natural asset due to economic activities.  Environmental cost can include costs to:

  1. Clean up or remediate contaminated sites.
  2. Environmental fines.
  3. Penalties and taxes.
  4. Purchase to pullation prevention technologies.
  5. Waste management costs.

Environmental Cost Accounting

The generation analysis and use of moneterised environmentally related information in order to improve corporate environmental and economic performance.  ABC framework, cost driver yang berdampak pada lingkungan.

Two Ways of Environmental Costs

One is the ABC framework, looking for cost drivers at organizational levels, unit, abtch, product-sustaining, and facility.  The other is a cost of quality framework, which defines environmental costs in prevention, appraisal and internal and external failure.  This cost of quality approach supports pollution prevention as an appropiate management strategy.

Classification of Environmental Costs

  1. Prevention Costs

Evaluating and selecting suppliers; Pollution control equipment; designing processes and product; recycling product.

  1. Detection Costs

Audit environmental; inspecting product and processes; testing and measuring contamination.

  1. Internal Failure Costs

Operating pollution control equipment; treating and disposing of toxic waste.

  1. External Failure Costs

Cleaning up a polluted lake and oil spills; contaminated soil; using material and energy inefficiently.

Catatan: Minimal melakukan aksi dengan memboikot secara pribadi terhadap produk-produk dari perusahaan yang mencemari dan merusak lingkungan.

Why Is It Important to Measure Environmental Costs?

Awareness of environmental costs is important because environmental regulations have increased.  Merubah lingkungan akan mengacaukan siklus dan rantai makanan.

Environmental Management Accounting (EMA)

EMA is defined as the generation, analysis and use of financial and related non financial information, to support management whitin a company or business (Bartolomeo, et al, 2000).  EMA integrates corporate environmental and business policies, and thereby provides guidance on building a sustainable business.

Environmental Quality Cost Model

Look at costs and impact for damage done to environment.  In addition to direct costs, there are costs to preventing environmental degradation.

Defining, Meaasuring, and Controlling Environmental Costs

Environmenal costs: costs that are incured because poor environmenal quality exists or may exist.  Types of costs: (1) direct or indirect environmental costs (waste management; environmental certification and labeling; environmental training); (2) Contigent or intangible environmental costs (uncertain future remediation or compensation costs; product quality).

How to Estimate Sustainable Profit?

  1. Set boundries: must be controllable in some way.
  2. Establish targets: as per royal commission on environmental polluton, reduce carbon dioxide emission by 60% by 2050.
  3. Identify impacts.
  4. Valuation: impacts of environmental damages).

 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ACCOUNTING (Arif Dermawan – Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)

Pengantar

Water Wars (Vandana Shiva), tentang perebutan air di Pakistan.  Air disebut sebagai Emas Biru.

Kota Malang menghadapi permasalahan perkotaan pada umumnya, transportasi dan sampah.  Perlu mitigasi A – B – C – D (Akademisi – Birokrat – Community – Developmentalis)

Carbon Footprint

Jejak karbon dari setiap aktivitas (produksi) manusia.  Tidak mungkin nol tetapi bisa diminimalisir dengan awareness untuk mereduksinya.  Salah satunya dengan melakukan urban farming.

Polusi di Kota Malang pertahun:

Emisi CO2 sebesar 249.120.924 kg/th (mobil pribadi: 88.917.140 kg/tj; sepeda motor: 71.182.456 kg/tj; kendaraan kecil (di bawah 100cc): 34.884.338 kg/tj).

Isu-isu terkait dengan perubahan iklim (climate change)

Jumlah orang sakit sebesar 278.558 pertahun (ISPA: 83.462; Primer Hypertension: 50.612; Influenza (unidentified virus): 29.108).

Environmental Management Accounting

Kombinasi keuangan dengan data fisik dan perhitungan biasa lingkungan dari kegiatan produksi perusahaan.

Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca (EGRK)

  1. Perhitungan EGRK sektor pengadaan dan penggunaan energi.
  2. Perhitungan EGRK sektor proses produksi dan penggunaan produk(IPPU).
  3. Perhitungan EGRK sektor pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya (AFOLU).
  4. Perhitungan dari sektor limbah.

Jumlah dan Komposisi Sampah Terkelola Kota Malang 2010

Total timbunan sampah: 156.822 ton/tahun: (sampah masuk TPA: 71.080 ton/tahun; kompos dikelola pemerintah: 3.318 ton/tahun; kompos dikelola masyarakat: 2.673 ton/tahun; sampah dikelola lapak: 36.500 ton/tahun).

Perkiraan Jumlah Emisi GRK Pemerintah Kota Malang (ton/tahun)

Bangunan (2010: 14.440 à 2020:23.563); Armada Kendaraan (2010: 1.370 à 2020: 3.774); Penerangan Jalan Umum (2010: 14.712 à 2020: 23.982); Air Bersih dan Air Buangan (2010: 13.730 à 2020: 72.216); Total (2010: 44.252 à 72.216).

EMA: kemampuan yang akurat untuk mengidentifikasi, memperkirakan, mengalokasikan, dan mengelola atau mengurangi biaya kegiatan.  Bekerja akurat dan komprehensif berdasarkan kinerja yang terukur dan memperhatikan lingkungan dengan melibatkan pemangku kepentingan sehingga mampu meningkatkan citra perusahaan.

Catatan:

Sekolah Adiwiyata (SEKAR) (1) Sampah; (2) Energi; (3) Keanekaragaman hayati; (4) Air; (5) Rantai Makanan.  Mempertimbangkan emisi di sekolah. Di Kota Malang terdapat 473 Sekolah (SD, SMP, SMA) dan 63 Perguruan Tinggi.

 

Diskusi:

  1. Kevin: Data non keuangan untuk audit lingkungan?

Dihitungkan oleh ahlinya dan akuntan mencatat dalam besaran biaya (rupiah)

  1. Novelia: Besaran untuk environmental cost?

Ditetapkan berdasar target.

GRI telah ditetapkan menjadi stadar pelaporan keuangan sejak tahun 2016 dan akan berlaku sejak tahun 2018.

  1. Rahmad: Kewajiban perusahaan terhadap environmental cost dan sangsi?

Perusahaan wajib untuk penanganan lingkungan.

  1. Yunita: Sangsi dan award?

EMA untuk day to day operation.  Laporan yang berkaitan dengan lingkungan bersifat wajib, dengan alokasi biaya 1-3% after tax.  Award ada ISRA ada Indeks SRI Kehati.

  1. Wisda: Kegiatan dan pelaporan CSR?

Kegiatan CSR bersifat wajib, pelaporan CSR belum wajib (wajib pada tahun 2018).

Alokasi selama ini 99,8% untuk kegiatan sosial dan hanya 0,02% untuk kegiatan lingkungan.  Berdampak negatif, terjadi ketergantungan terhadap dana CSR.

Nestle tidak lagi menyebut dengan CSR tetapi Create Share Value (CSV) dengan konsep pemberdayaan masyarakat.

  1. Indra: Alokasi dana untuk dampak lingkungan?

Masing-masing perusahaan berbeda, tergantung materialitas kerusakan yang terjadi.  Harus dilakukan reduksi eksternalitas.

  1. Audito: Kepadadatan penduduk Kota Malang meningkat, Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurun?

Hutan Kota Malabar sebagai taman kota aktif, tempat untuk beraktivitas warga dan fungsi rekreasi.  Sayangnya, di Kota Malang belum terkonsep dan belum beradaptasi dengan cuaca dan lingkungan.  Harus ada peran aktif masyarakat untuk berpartisipasi aktif memberi masukan pada Pemerintah Kota Malang.

Kota Malang merupakan daerah penyanggah pariwisata (Kota Batu) berdampak positif naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi juga berdampak negatif pada naiknya jumlah sampah dan kemacetan.  Demikian pula dengan bertambahnya jumlah Perguruan Tinggi dan Lembaga pendidikan akan menaikkan jumlah siswa dan mahasiswa dari daerah lain yang akan berdampak pada kepadatan jumlah penduduk, transporstasi, dan sampah.

A History of the International Financial Reporting Standards (IFRS) By Setiyono Miharjo (FEB UGM & DSAK)

•July 18, 2017 • Leave a Comment

What are International Accounting Standards (IAS)?

International accounting standards are accounting standard issued by the International Caaounting Standards Board (IASB) and its predecessor, the International Accounting Standards Committee (IASC).  A set of established accounting standards put forth by the London Based International Accounting Standards Board (IASB) that gaining worlwide acceptance on an accelerating basis.

IFRS is a comprehensive, globally accepted set of accounting standards with key characteristics:

  1. principles based approach with a greater emphasis on interpertation and application of principles, rather than a rules governed approach;
  2. less extensive body of literature than US GAAP, with limited industry specific guidance and less deatiled applicaion guidance;
  3. greater emphasis oh the substance of transaction and an eveluation of whether the accounting presentation reflects the economic reality;
  4. renewed focus on the need for professional judgement in arriving at accounting conclusions;
  5. Greater use of fair value as a measurement basis placing emphasis on obtaining reliable measurements.

History and Development

In 1966, the history international accounting standards really began with proposal to establish an International Study Group comprising the institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW), American Intitute of Certified Accountants (AICPA), and Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA).

In 1967, in Frebuary this resulted in the foundation of the Accountants International Study Group (AISG), which began to publish papers on important topics every few months and created an appetite for change.  Many of these papers led the way for the standards that followed, when in March 1973 it was finally agrred to establish and international body writing accounting standards for international use.

In 1973, in June the International Accounting Standards Committee (IASC) cam into existence, with the stated intent that the new international standards it relaeased must “be capable of rapid acceptance and implementation world wide”.  The IASC survived for 27 years, untll 2001, when the organization was restructured and the IASC was replaced by the the International Accounting Standards Board (IASB).  One of the most comprehensive accounts of this early history of international accounting standards ic contained Lord Benson’s article “the story of international accounting standards” which was published in Accountancy Magazine in July 1976 (Volume 87, Number 995) on pages 34—39.  A further source of information is Lord Benson’s biography “Accounting for life” wihich was published by Kogan Page, with the ICAEW in 1989.  Between 1973—2000 the International Accounting Standards Committee (IASC) released a series of standards called “Internasional Accounting Standards (IAS)’ in a numerical sequence that began with IAS 1 and ended with IAS 41 Agriculture with was published in December 2000.

In 2000, in May the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) endorses IAS for use in connection wuth cross border listings (as announced in press release issued by IOSCO on 17 May 2000.  In August, the ICAEW issued policy statement (TECH 23/00) on the endorsement and enforcement of International Accounting Standards (IAS) within the EU which was summarized in the press release institute supports step to ensure that International Accounting Standards are effective in Europe released on 3 Audgust 2000.

In 2001, in April the IASC restructured their organization at the end of the twentieth century, which resulted in the formation of the International Accounting Standards Board (IASB).  These changes came into effect on 1 April 2001. At the time the IASB stated that they would adopt the body of standards issued by the Board of the International Accounting Standards Committee (IASC) (1)which would continue to be designted “International Accounting Standards; (2) but any new standards would published in a series called International Financial Reporting Standards (IFRS).

In 2003, In June the first IFRS was published (IFRS 1: First time Adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS).

Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia

Pada tahun 1973—1984, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) membentuk komite Prinsip-Prinsip Akuntansi Indonesia untuk menetapkan standar-standar Akuntansi yang kemudian dikenal dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI).

Pada tahun 1984—1994, Komite PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 dan kemudian menerbitkan PAI 1984.

Pada tahun 1994, menjelang akhir tahun, Komite Standar Akuntansi memuli suatu revisi besar atas prinsip-prinsip akuntansi Indonesia dengan mengumumkan pernyataan standar-standar akuntansi tambahan dan menerbitkan interpretasi atas standar tersebut.  Revisi tersebut menghaslkan 35 pernyataan standar akuntansi keuangan yang sebagian besar harmonis dengan IAS yang dikeluarkan oleh IASB.

Pada tahun 1994—2004, terjadi perubahan kiblat Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dari USGAAP ke IFRS.  Sejak tahun 1994, telah menjadi kebijakan Komite Standar Akuntansi Keuangan untuk menggunakan International Accounting Standards (IAS) sebagai dasar untuk membangun standar akuntansi keuangan Indonesia.  Pada tahun 1995, IAI melakukan revisi besar untuk menerapkan standar-standar akuntansi baru yang kebanyakan konsisten dengan  IAS.  Beberapa standar diadopsi dari USGAAP dan lainnya dibuat sendiri.

Pada tahun 2006—2008, Konvergensi Pertama.  Sejak tahun 1995 sampai tahun 2010, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru.  Proses revisi dilakukan enam kali pada tanggal (1) 1 Oktober 1995; (2) 1 Juni 1999; (3) 1 April 2002; (4) 1 Juni 2006; (5) 1 September 2007: (6) 1 Juli 2009.  Pada tahun 2006, dalam kongres IAI ke X di Jakarta, ditetapkan bahwa konvergensi penuh IFRS akan diselesaikan pada tahun 2008.  Target ketika itu adalah taat penuh dengan semua standar IFRS pada tahun 2008.  Namun dalam perjalanannya, ternyata tidak mudah. Sampai akhir tahun 2008 jumlah IFRS yang diadopsi baru mencapai 10 standar IFRS dari 33 standar yang ada.

Kendala harmonisasi PSAK ke IFRS

  1. Dewan Standar Akuntnasi kekurangan sumber daya.
  2. IFRS berganti terlalu cepat sehingga ketika proses adopsi suatu standar IFRS masih dilakukan, IASB sudah dalam dalam proses mengganti IFRS tersebut.
  3. Kendala bahasa, karena setiap standar IFRS harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan seringkali mengalami kesulitan.
  4. Infrastruktur profesi akuntansi yang belum siap untuk mengadopsi IFRS karena banyak metode akuntansi baru yang harus dipelajari oleh akuntan.
  5. Kesiapan perguruan tinggi dan akuntan pendidik untuk berganti kiblat ke IFRS.
  6. Dukungan pemerintah terhadap isu konvergensi tidak memadai.

Konvergensi IFRS Tahap II (2008—2012) dan Masa Depan Pelaporan Keuangan di Indonesia

Latar Belakang

IAI menjadi anggota International Federation of Accountants (IFAC) sejak tahun 1986.  IFAC didirikan pada tahun 1977.

Misi dari IFAC adalah sebagai berikut.

  1. To serve the public interest.
  2. Strengthen the accountancy profession worldwide.
  3. (and) Contribute to the development of strong international economies.
  4. (by) Establishing and promoting adherence to high quality professional standards.
  5. Furthering the international convergence of such standards.
  6. (and) Speaking out on public interest issues where the profession’s expertise is most relevant.

The Statement of Membership Obligations (SMO) apply to full and assoiciate member of IFAC.  These statement require member bodies to use their best endeavors to meet the obligations.  In exceptional circumstances, a member body may depart from the obligations contained in these statements, if doing so will fulfill its public interest duties more effectivly.  The member body should be prepared to justify the departure.  A member body that fails to follow the obligations of these statements, or justify satisfactory why it has departed from them, may be suspended or removed from membership.  SMO 7 – International Financial Reporting Standards. Set out the obligations of member bodies of IFAC in relation to IFRS issued by the IASB.

DSAK-IAI sedang melakukan konvergensi IFRS dengan target penyelesaian pada tahun 2012.  Sepanjang tahun 2009, DSAK-IAI telah mengesahkan 10 PSAK baru, 5 ISAK, dan mencabut 9 PSAK berbasis industri dan 1 ISAK.

G20 Leaders Meeting

Konvergensi IFRS adalah juga salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota G20 Forum.  Hasil dari pertemuan pemimpin forum negara G20 di Wahsington DC, 15 November 2008.  Prinsip-prinsip G20 yang dicanangkan adalah sebagai berikut.

  • Strengthening transperency and accountability.
  • Enhancing sound regulation.
  • Promoting integrity in financial markets.
  • Reinforcing international cooperation.
  • Reforming international financial institutions.

Pada kesepatakan G20 London Summit, 2 April 2009 dihasilkan 29 kesepakatan, pada kesepakatan nomor 13—16 adalah tentang strengthening financial supervision and regulation.  Pada butir kesepakatan nomor 15 dikatakan “to call on the accounting standard setters to work urgently with supervisors and regulatiors to improve standards on valuation and provisioning and achieve a single set of high quality global accounting standards.”

IFRS Today and Tomorrow

Today, IFRS is used in over 100 countries.  Required acrross all EU countries, starting in 2005.  Brazil, Canada, and India have announced madated use.  By 2011, it’s expected that:

  • All major countries will have adopted IFRS to some extent.
  • China and Japan will be sustantially converged to IFRS.
  • US Public Companies will likely have the option of using either IFRS of US GAAP.

Perbandingn IFRS dan PSAK pada 31 Desember 2009.  PSAK 43 Standar, 8 Standar Syariah, 13 ISAK, 4 Technical bulletin, dan 1 SAK ETAP. Sedangkan IFRS terdiri dari 37 Standar (8 IFRS dan 29 IAS), 27 Interpretations (16 IFRIC dan 11 SIC).

Pada 31 Maret 2010, PSAK telah mencapai 50% fully comparable, 12% substantially comparable, 19% non comparable, 19 substantially non comparable.  Rincian PSAK Non Comparable per 31 Maret 2010 adalah sebagai berikut.

  • PSAK 3 Laporan Keuangan Interin (ED PSAK 3 Revisi 2010)
  • PSAK 18 Akuntansi Dana Pensin (ED PSAK 18 Revisi 2010)
  • PSAK 21 Ekuitas (akan dicabut)
  • PSAK 27 Akuntan Koperasi (akan dicabut)
  • PSAK 28 Akuntansi Asuransi Kerugian (belum diputuskan)
  • PSAK 29 Akuntansi Minyak dan Gas Bumi (belum diputuskan)
  • PSAK 33 Akuntansi Pertambangan Umum (belum diputuskan)
  • PSAK 36 Akuntansi Asuransi Jiwa (belum diputuskan)
  • PSAK 38 Restruksturisasi Ekuitas sepengendali (belum diputuskan)
  • PSAK 44 Aktivitas Pengembangan Real Estate (belum diputuskan, akan diganti dengan IFRIC 15).
  • PSAK 45 Akuntansi Entitas Nirlaba (direvisi)
  • PSAK 47 Akuntansi Tanah (belum diputuskan)
  • PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan (ED PSAK50 dan PSAK 60 Revisi 2010).
  • PSAK 51 Kuasi Reorganisasi (belum diputuskan)
  • PSAK 53 Kompensasi Berbasis Saham (belum diputuskan)

Sasaran Konfergensi IFRS tahun 2012

Merevisi PSAk agar secara material sesuai dengan IFRS versi 1 Januari 2009 yang belaku efektif pada tahun 2011/2012.  Konvergensi IFRS di Indonesia dilakukan secara bertahap.  Pada tahun 2010—2012 SAK Umum akan disusun berbasis IFRS, syariah, dan nonprofit, serta ETAP.  Setelah tahun 2012 akan disusun SAK berbasis IFRS, dan PSAK non IFRS termasuk Syariah, ETAP, dan Nonprofit.

Peta jalan yang disusun adalah sebagai berikut:

  • Tahap Adopsi (2008—2010)

Adopsi seluruh IFRS ke PSAK, persiapan infrastruktur yang diperlukan, dan evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap PSAK yang berlaku.

  • Tahap Persiapan Akhir (2011)

Penyelesaian persiapan infrastruktur yang diperlukan, dan penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS.

  • Tahap Implementasi (2012)

Penerapan PSAK berbasis IFRS secara bertahap, dan evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif.

PSAk yang telah disahan sampai tanggal 23 Desember 2009 adalah sebagai berikut.

  • PSAK 1 (Revisi 2009) Penyajian Laporan Keuangan
  • PSAK 2 (Revisi 2009) Laporan Arus Kas
  • PSAK 4 (Revisi 2009) Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri.
  • PSAK 5 (Revisi 2009) Segmen Operasi.
  • PSAK 12 (Revisi 2009) Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama.
  • PSAK 15 (Revisi 2009) Investasi dalam Entitas Asosiasi.
  • PSAK 25 (Revisi 2009) Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan.
  • PSAK 48 (Revisi 2009) Penurunan Nilai Aset.
  • PSAK 57 (Revisi 2009) Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi.
  • PSAK 58 (Revisi 2009) Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan.

PSAK Baru yang disahkan pada tanggal 19 Februari 2010 adalah sebagai berikut:

  • PSAK 7 (2010) Pengungkapan Pihak-Pihak yang Berelasi.
  • PSAK 10 (2010) Transakasi Mata Uang Asing (Disahkan tanggal 23 Maret 2010)
  • PSAK 12 (2010) Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri.
  • PSAK 14 (2010) Biaya Situs Web
  • PSAK 19 (2010) Aset Tidak Berwujud
  • PSAK 22 (2010) Kombinasi Bisnis (Disahkan tanggal 3 Maret 23)
  • PSAK 23 (2010) Pendapatan

Interpretasi yang telah disahkan sampai tanggal 23 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

  • ISAK 7 (Revisi 2009) Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus.
  • ISAK 9 Perubahan atas Liabilitas Purna Operasi, Liabilitas Restorasi, dan Liabilitas Serupa.
  • ISAK 10 Program Loyalitas Pelanggan.
  • ISAK 11 Distribusi Aset Nonkas Kepada Pemilik.
  • ISAK 12 Pengendalian Bersama Entitas, Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer.

PPSAK yang telah disahkan sepanjang tahun 2009 dan berlaku efektif pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

  • PPSAK 1: Pencabutan PSAK 32 Akuntansi Kehutanan, PSAK 35 Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi, dan PSAK 37 Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol.
  • PPSAK 2: Pencabutan PSAK 41 Akuntansi Waran dan PSAK 43 Akuntansi Anjak Piutang.
  • PPSAK 3: Pencabutan OSAK 54 Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah.
  • PPSAK 4: Pencabutan PSAK 31 (Revisi 2000) Akuntansi Perbankan, PSAK 42 Akuntansi Perusahaan Efek, dan PSAK 49 Akuntansi Reksadana.
  • PPSAK 5: Pencabutan ISAK 06 Intepretasi atas Paragraf 12 dan 16 PSAK 55 (1999) tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang Asing.

Exposure Draft Public Hearing tanggal 27 April 2010

  • ED PSAK 3 Laporan Keuangan Interim
  • ED PSAK 15 Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya.
  • ED PSAK 16 Perjanjian Konsesi Jasa (IFRIC 12)
  • ED PSAK 17 Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai
  • ED PSAK 18 (2010) Program Manfaat Purnakarya
  • ED PSAK 24 (2010) Imbalan Kerja

Exposure Draft Public Hearing tanggal 14 Juli 2010

  • ED PSAK 8 (Revisi 2010) Peristiwa Setelah Tanggal Neraca
  • ED PSAK 50 (Revisi 2010) Instrumen Keuangan, Penyajian
  • ED PSAK 53 (revisi 2010) Pembayaran Berbasis Saham
  • ED PSAK 60 Intrumen Keuangan, Pengungkapan

Exposure Draft Public Hearing tanggal 30 Agustus 2010

  • ED PSAK 46 (Revisi 2010) Pajak Pendapatan
  • ED PSAK 61 Akuntnasi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah
  • ED PSAK 63 Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
  • ED ISAK 18 Bantuan Pemerintah – Tidak ada Relasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi.
  • ED ISAK 20 Pajak Penghasilan – Perubahan Dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Saham Lainnya.

IFRS Which Are Still Under Discussion in 2012

  • IFRS 1 First Time Adoption
  • IFRS 4 Insurance Contract
  • IFRS 6 Exploration and Evaluation Mineral Resources
  • IFRS 41 Agricukture

The Board is observing the current develpment of IASB for those standards.

Manfaat Konvergensi IFRS

  • Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan yang dikenal secara internasional (enhance comparability).
  • Meningkatkan arus investasi global melalui transparansi.
  • Menurunkan biaya modal dengan pembuakaan peluang fund raising melalui pasar modal secara global.
  • Menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan.
  • Meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan antara lain mengurangi kesempatan untuk melakukan earaning management.
  • Reklasifikasi antar kelompok surat berharga (securities) dibatasi dan cenderung dilarang.
  • Reklasifikasi dari ke FVTPL dilarang.
  • Reklasifikasi L & R ke AFS dilarang.
  • Tidak ada lagi extraordinary items.

Hasil Riset IAS and Accounting Quality (Barth, Landsman, & Lang)

A goal of IASC and IASB is to develop an internationally acceptable set of high quality financial reporting standards.  To Achieve this goal, the IASC and IASB have issued principles-based standards, and taken steps to remove allowable accounting alternatives and to rquire accounting measurements that better reflect a firm’s economic position and performance (IASC, 1989).

Limiting alternatives can increase accounting quality because doing so limits management’s opportunistic discretion in dtermining accounting amount (Asbaugh and Pincus, 2001).  Accounting amounts that better reflect a firm’s underlying economics, resulting from either principles-based standards or required accounting measurements, can increase accounting quality because doing so provides investors with information to aid them in making investment decision.

However, there are at least two reasons why our predictions may not be borne out.  First, IAS may be of lower quality than domestic standards.  For example, limiting managerial discretion relating to accounting alternatives could eliminate a firm’s ability to report accounting measurements that are more reflective of the firm’s economic position and performance.  In Addition, the inherent flexibility in principles-based standards coul provide greater opportunity for firms to manage earnings, thereby decreasing accounting quality.  Thsi flexibility has long been a concern of securities markets regulators, especially in international context (Breeden, 1994).

Based on inferencs on a sample of firms in 21 countries that adopted IAS between 1994 and 2003 we find that in the postadoption period firms applying IAS generally evidence less earnings management, more timely loss recognition, and more value relevance od accounting amounts than do firms not applying IAS.

Dampak IFRS terhadap Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Penyajian

  • Konsep other comprehensive income di dalam laba rugi komprehensif.
  • Perubahan definisi-definsi seperti kewajiban menjadi liabilitas dan hak minoritasmenjadi kepentingan non pengendali (non-controlling interest).
  • Pos luar biasa tidak lagi diperbolehkan.
  • Perubahan nama laporan keuangan

A Complete set of financial statements comprises:

  • A statement of financial position as at the end of period.
  • A statement of comprehensive income for the period.
  • A statement of changes in equity for the period.
  • A statement of cash flow for the period.
  • Notes, comprising a summary of significant accountiog policies and other explanatory information.
  • A Statement of financial position as at the beginning of the earliest comparative period when an entity applies an accounting policy retrospectively or makes a retropestive restatement of items in its financial statement, or when it reclassifies items in its financial statement.

Catatan:

  • Tidak diatur tentang format laporan keuangan.
  • Prudence versus Conservatism.
  • Dibolehkan menggunakan revaluation method untuk penilaian PPE.

Pengukuran

  1. Peningkatan Penggunaan Nilai Wajar (fair value)

Standar IFRS lebih condong kepada penggunaan nilai wajar, terutama untuk properti investasi, beberapa aset tidak berwujud, dan aset biologis.  Dengan demikian, diperlukan sumber daya yang kompeten untuk menghitung nilai wajar atau bahkan perlu menyewa jasa konsultan penilai terutama untuk aset-aset yang tidak memiliki nilai pasar aktif.

  1. Penggunaan Estimasi dan judgement

Akibat karakteristik IFRS yang lebih berbasis pada prinsp, akan lebihbanyak dibutuhkan judgement untuk menentukan bagaimana suatu transaksi kekuangan dicatat.

Pengungkapan

Persyaratan pengungkapan yan lebih banyak dan lebih rinci.  IFRS mensyaratkan pengungkapan berbagai informasi tentang risiko baik kualitatif maupun kuantitatif.  Pengungkapan dalam laporan keuangan harus sejalan dengan data atau informasi yang dipakai untuk pengambilan keputusan yang digunakan oleh manajemen.

What Are Companies Saying

  • 37% said simplified financial accounting and reporting.
  • 45 said cost saving.
  • 5% said easier access to capital.
  • 37% said improves financial reporting and transparency.
  • 17% said other.

Today, moe than 100 countries permit or require IFRS for listed companies, with more than 40% of the Global Fortune 500 using IFRS.  Stock exchange in the 85 countries requiring IFRS comprise 35% of the global market capitalization, compared 28% of the global market capitalization held by US exchanges.  Several major countries have plans to adopt or converge to IFRS in the near future.  Brazil (2010), Canada, India, Japan, South Corea (2011), Indonesia and Malaysia (2012).  42% indicated that, if permitted, they would implementing IFRS sooner than 2014 (the initial mandatory date within the SEC proposed roadmap).

Perceived challenges to adopt IFRS: 32% lack of skilled personnel; 7% insufficient technology; 33% lack of accounting technical guidance; 18% cost to convert; 10% other.

Dampak Konvergensi IFRS terhadap Pendidikan Akuntansi

  • Mahasiswa harus belajar tentang konsep yang ada di dalam rerangka konseptual (conceptual framework).
  • Mahasiswa harus menguasai teori-teori yang mendasari pelaporan keuangan, ekonomika makro, keuangan, portofolio dan lainnya.
  • Mahasiswa juga harus menguasai valuation theory.
  • Mahasiswa harus belajar bagaimana menbuat judgement (belajar memahami BC dalam setiap standar).
  • Pembentukan IFRS task force.
  • Kajian-kajian dan riset mengenai IFRS.
  • Pengajaran principle based dan bukan ruled based dan pengungkapan berdasar IFRS.
  • Penggunaan text book berbasis IFRS.
  • Pengetahuan mengenai pengungkapan berdasarkan IFRS.
  • Pemutakhiran materi ajar terutama untuk mata kuliah yang terkena dampak besar dari konvergensi IFRS.
  • Matakuliah yang terdampak paling besar adalah: Akuntansi Keuangan Menengah, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Teori Akuntansi, Akuntansi Internasional, Seminar Akuntansi, Statistika Akuntansi, Metodologi Penelitian.

Catatan:

  1. Pembelajaran bisa dari iasb.org www.iasplus.com www.iaiglobal.com www.ifac.org
  2. IFRS per 1 Januari 2009 dapat diunduh gratis dari situs web IASB.
  3. Exposure draft semua ED PSAK dapat diunduh gratis dari situs WEB IAI.


 

Contoh Standar yang Meningkatkan Transparansi

  1. Laporan keuangan parent harus dikonsolidasi, kalaupun menerbitkan lporan keuangan tersendir harus ada parent yang mengonsolidasi laporannya.
  2. Related party transcation diatur secara lebih ketat.
  3. Pengukuran dan pengungkapan surat berharga diatur lebih rinci (IAS 32 dan IAS 39).

Prudence

Prudence Is the inclusion of caution in the exercise of the judgements needed in making the estimates required under conditions of uncertainty, such that assets or income are not overstated and liabilities or expenses are not uderstated.  However, the exercis of prudence does not allow, for example, the creation of hidden reserves or exercise provisions, the deliberate understatement of assets or income, or the deliberate overstatement of liablities or expenses, because the financial statements would not be neutral and, therefore, not have the equality of reliability.

Principles Based Reporting

Principles based accounting provides a conceptual basis for accountants to follow instead of a list of detailed rules.

Lease Accountig Under Rules Based and Principles Based Approach

Principles based accounting for leases is addressed in 6 IASB pronouncements and on interprtetation.  In contrast, USGAAP related to lease accounting is addessed in 20 statements, 9 FASB Interpretations, 10 Technical Bulletins, and 39 EITF Abstracts.

Whether a lease is afinance lease or an operating lease depends on the substance of the transaction rather than the form of the contract. Examples of situations that indivdiually or in combination would normally lead to a lease being classified as a finance lease are:

  1. The lease transfers ownership of the asset to the lease by the end of the lease term.
  2. The lessee has the option to purchase the asset at a price that is expected to be sufficiently lower than the fair value at the date the option becomes exercisable for it to be reasonably certain, at the inception of the lease, that the option will be exercised.
  3. The lease term is for the major part of the economic life of the asset even if title is not transferred.
  4. At the inception of the lease the present value of the minimum lease payments amounts to at least sunstantially all of the fair value of the leased asset.
  5. The leased assets are of such a specilised nature that only the lease can use them without major modifications.

 

 

Robert Herz, FASB Chair (2002)

Under a principles based approach, one starts with laying out the key objectives of good reporting in the subject area and tha provides guidance explaining the objective and relating it to some common examples.  While rules are sometimes unavoidable, the intent is not to try to provide specific guidance or rules for every possible situation.  Rahter, if in doubt, the reader is directed back to the principles.

Advantage Disadvantage of Principles Based Accounting

  • Broad guidelines that can be applied to numerous situations.
  • Broad principles avoid the pitfalls associated with precise requirements that allow contracts to be written specially to manipulate their intent.
  • 1981 study sponsored by FASB found evidence that managers purposefully to structure leases as operating leases to acoid incurring additional liabilities. Providing broad guidelines may improve the representational faithfulness of financial statements.
  • Principles based accounting standards allow accountants to apply professional judgment in assessing the substance of a transaction. This approach is substantially different from underlying “box ticking’ approach common in rules based accounting standards.
  • FASB Chair Robert Herz has stated that he believes the professionalism of financial statements would be enhanced if accountants are required to utilize their judgement instead of relying on detailed rules.
  • A principles based system would result in simpler standards. Herz has claimed that  a principles based system would lead to standards that would be less than 12 pages long, instead of over 100 pages (Bussiness Week Online, 2002).
  • Principles would be easier to comprehend and apply to a broad range transactions. Harvery Pitt, former SEC Chairman, emplained this as follows: “Because are developed based on rules… they are insufficiently flexible to accomodate future developments in the marketplace.  This has resulted in accounting for unaticipated transactions that is less transparent.”
  • Finally, the use of principles based accounting standards may provide accounting statements that more accurately reflect company’s actual performance because, as Australian Securities and Investment Commission Chair David Knott has statatedm an increase in principle based accounting standards would reduce manipulations of the relus (nationwide News, 2002).

Drawbacks to Principle Based Approach to Standards Setting

  1. In Lack of precise guidelines could create inconsistencies in the application of standards accross organizations. For example, companies are required to recognize both an expense and a liability to a contigent liability that is probable and estimable.  On the other hand, a contigent liability that is reasonably possible is only reported in the footnotes.  With no precise guidelines, how should companies determine if liabilities are probable or only reasonably possible?
  2. Many accountants seem to prefer rules based standards, possibly because of their concerns about the potential of litigation over their exercise of judgment in the absence of bright line rules.
  3. The number of request for implementation guidance received by FASB has always been high, and their significance resulted in the formation of the Emerging Issues Task Force. If financial statements conform with accepted rules, the bases for a lawsuit are diminished.
  4. Sebuah perusahaan swasta membangun sebuah unit pembangkit tenaga listrik yang listriknya dijual ke PLN. Siapa yang harus mengakui aset atas unit pembangkit tersebut?

Users and Information Needs

  1. Providers of capital – decision making or analys of risk and return of investment.
  2. Employees – tability of employers or remuneration.
  3. Lenders – financial health.
  4. Supplies – viability of firm.
  5. Customers – continuance.
  6. Goverments – regulatory, taxation, statistics.
  7. Public – contribution, trends, developments.

Financial Statements

Included:

  1. Statement of financial position (balance sheet).
  2. Statement of comprehensive income.
  3. Statement of changes in equity.
  4. Statement of cash flows.
  5. Notes to the financial statements.

Not Included:

  1. Reports by directors.
  2. Statements by chairman.
  3. Discussion and analysis by management.
  4. Other narative reporting.

Objective of Financial Statement

  1. The objective of financial statements is to provide information about the financial position, performance and changes in financial position of an entity that is useful to awide range of users in making economic decision.
  2. Financial statements prepared for this purpose meet the common needs of most users. However, financial statements do not provide all the information that users may need to make economic decisions sinc they largely portray the financial effects of past events and do not necessarily provide non financial information.

 

 

FORENSIC ACCOUNTING: Exploring the Dark Side and Strengtehing the Bright Side of Accounting By I Gusti Agung Rai (The Board Member of BPK-RI) Note from Brawijaya Accounting Fair 2008

•June 16, 2017 • Leave a Comment

Indonesia is in high ranking position for the most corrupted countries.  Corruption has penetrated into all sectors and activites.  To combating the corruption, we need knowledge and experience in Forensic Accounting (FA).  FA is a good tool to overcome and disclose the impact of accounting fraud.

What is the Forensic Accounting and Accounting Fraud

Merriam Webster’s Collegiate Dictionary 10th Edition define that “forensic (1) used in or suitable to court or judicature or to public dicussion and debate; (2) argumentative  or rhetorical; (3) relating or dealing with the application of scientific knowledge to legal problems.  So, forensic covers the application of various knowledge and science into legal problems.  In fact, there are already many examples of the uses of forensic in other disciplines such as forensic anthropoloist, forensic chemist, and forensic dentist.  Forensic accounting in another example of the use of forensic that relates to accounting discipline.

Regarding the forensic in accounting discipline, D.L. Crumbley (Editor in Chief of Journal of Forensic Accounting) has written: “Simply put, forensic accounting is legally accurate accounting.  That is, accounting that is sustainable in some adversarial legal proceeding or within some judicial of administrative review.”  He used more general terms like legal proceeding and judicial or administrative review to describe the use of forensic in accounting discipline.  As such, Forensic Accounting involve three discipline like The Accountancy, The Law, and The Audit.

There are other terms that relate to be percieved to have the same meaning with Forensic Accounting like Fraud Auditing, Investigative Accounting, Ligitation Support, and Valuation Analysis.  However, there are no clear definintions regarding to these terms yet.

Bologna & Lindquist () explained tha some traditional accountants differentiated Forensic Accounting to Fraud Auditing. According to traditional group, The Forensic Auditing relates to the proactive methods and approach to investigate fraud.  The purpose of the Fraud Auditing is to obtain evidence to proof that fraud has happened.  Then, the Forensic Accountant will be called when evidence already gathered, or when the suspicions become allegations, complaints, or discovery.

The Associaon of Certified Fraud Examiners (ACFE) identified some differences between traditional Audit and Frauyd Examination (Forensic Accounting).

Issue Auditing Fraud Examination
Timing Recurring:

Audit are conducted on a regular recurring basis.

Non Recurring:

Fraud examinations are non recurring.  They are conducted only with sufficient predication.

Scope General:

The scope of the audit is a general examination of financial data.

Specific:

The fraud examination is conducted to resolve specific allegations.

Objective Opinion:

An audit is generally conducted for the purpose of expressing an opinion on the financial statement or related information.

Affix Blame:

The fraud examination’s goal is to determine whether fraud has/is occuring and to determine who is responsible.

Relationship No Adversial:

The audit process is non adversial in nature

Adversial:

Fraud examinations, because they involve efforts to affix blame are adversial in nature.

Methodology Audit techniques:

Audits are conducted primanly by examining financial data.

Fraud Examination:

Fraud examinations are condusted  by (1) document examination; (2) review of outside data such as public records; and (3) interviews.

Presumption Professional Skepticism:

Auditors are required to apporach audits with professional skepticism.

Proof:

Fraud examiners approach the resolution of a fraud by attempting to establish sufficient proof to support of refure an allegation of fraud.

Source: ACFE

In Indonesia, the development of forensic accounting got its momentum when we experienced financial crisis in 1998—1999. During this period, many forensic accountings have been undertaken as part of the loan provisions.  This development then accelerated when new elected government created Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi).

In public sector, the pracitice forensic aacounting usually carried out by govermental institutions dealing with legal matter, such as the Police, the Attorney General, PPATK, and KPK.  In addition to the institutions, the BPK also has authority to perform and has performed forensic accounting for several years.  This authority stipulated in Law 15/2004 and Law 15/2006.  According to these laws, BPK has a mandate to conduct three types of audit: Financial Audit, Performance Audit, and Special Purpose Audit. The forensic accounting comes under the definition of Special Purpose Audit.

Similar to general practices, the practicie of forensic accounting in public sector deal with the fraud.  The already well known type of fraud is corruption.  There many examples of corruption that will be elaborated further in the following sessions.

What is Accounting Fraud

Our understanding about the nature of accounting is the services activities, which provide quantitative information regarding business or economic activities.  The objective of accounting is to provide management with financial-related information that will be used in decision making.  The information is provided through a set of financial reports, which are the output of series procedures to record, summarize, and report economic transactions and activities.  We might never imagine that such well-developed process of recording and reporting transactions could be used as a tool to commit fraud.

Simply defined, fraud is a violation of the laww, planned deceit, and dishonesty.  Its consists of various types of white collar crime, including embezzlement, larcerny, concealment of informataion, concealment of liabilities, concealment of facts, engineering of facts, and corruption (Rezaea, 2002).  In termes of business, frauds related to financial accounting sometimes referred to as occupational fraud and abuse.  The ACFE defined this type of raud as “The use of one’s occupation for personal enrichment through the deliberate misuse or misapplication of the employing organization’s resources or assets.”  Three major types of occupational fraud are corruption, asset misappropition, and fraudelents statements (which include financial statement schemes).

There are many theories explaining why people commit fraud.  One of them is agency problem that derived from the agency theory.  The agency theory, firstly intriduced by Jensen & Mackling (1976).  Explained the principal – agent relationship, relationship between management and the owners.  Referrinng to this theory, fraud happens becuase managements (the agents) behave not in the interest of the owners, but for his/her individual interest as opportunistic behaviors.

Another theory is called asymmtric information.  This theory is based upon the asymmetric access to information between the principals (owners) and the agents (management).  This differences generate two types of agent’s behaviors like hidden action and hidden information.  By hiddening some actions and/or information, managements could commit fraudulent activities for their benefit.

Cressey (Fraud Examiners Manuals, 2006) identified three common causes that trigger fraud.  He depicted the causes in a triangle, which then is known as the fraud triangel.  First, there is pressure engage in fraud, such as economical needs.  Second, there is opportunity that allows individual to commit fraud or to causal dishonest act.  Third, the ability to justify an act and to exploit legal loopholes to cover up/conceal fraud.

More over, ACFE has identified types of fraud and presented in a chart that is called fraud tree.

The Relation between Forensic Accounting and Accounting Fraud

Referrig to above explanations, we could see that forensic accounting is carried out to investigate financial statement related fraud, by using some investigative audit techniques.  Several traditional audit techniques can be used to perform investigative audit, such as physical examination, documentation review, reperformance, an inquiries.

With the increase in importance and demand, the forensic accounting and invesitigative audit har emerged to be a profession.  Being a certified fraud investigator, which is called Certified Fraud Examiner (CFE), give the accountants/auditors credentials that highly valued by business society.  However, to be a good fraud auditors/forensic accountants need additional skills and knowledge.  Davia (2010) advised five rules that should be followed when performing forensic accountants/audit:

  • Avoid becoming premturely entangled in developing endless facts and circumtances of a case of fraud, to the exclusion of identifying a perpetrator or perpetrators, and providing their involement.
  • Fraud auditors must constantly strive to prove perpetrator’s intent to commit fraud.
  • Be creative, think like perpetrator, do not predictable.
  • Fraud auditing detecting procedures must take into account that much fraud involves conspiracy.
  • Proactive fraud detection strategy must consider that fraud may appear accounting records as distinct entries or hosted entries, and in some instances may not appear in the records at all.

 

Frauds In Indonesia

Let’s see where Indonesia in Global Corruption Index.  One of the indicators of corruption index widely used is Corruption Perception Index (CPI).  This index is developed by Transparency Intenational 9TI), a Non Govermental Organization (NGO) concerned with the fighting against corruption in the world.  In 2007, Indonesia is number 143 from 179 countries in the world. Very low position, it’s mean corruption in Indonesia is very high.

Prof. Dr. Soemitro once estimated that the fraud procurement process in Indonesia could involve as much as 30% of procurement budget.  However, some procurement fraud cases bring into the court indicated that the amount of money involved could be much larger.

One of the largest fraud incdence is the distribution Bank Indonesia’s Liquidity Supports (BLBI) during and after crisis of 1997.  This fraud involved as large money as RP650 Trillion and spread over 10 years.  The natures od BLBI which involving large amount of money but lacking strong controls is good conditions for fraud to happen.

There are many other examples how fraud has penetrated deeply into sectors and segments in governement suc as (1) laws; (20 defence; (3) banking system; (4) local governemnets; (5) state owned enterprises; and (6) parlement.

 

How is the Forensic Accountant Disclose the Accounting Fraud

Every perpetrator always tries to find ways to commit fraud succesfully.  The scheme he/she used ussually follows the cycle of accountancy.  This cycle can be divided into three phases: input – process – output.

In the input phases, where transaction document are prepared and captures, the fraud scheme invlove such activities as forging documents, enginering fictitious documents, creating corroborating documents, and omitting illegal transactions.  In the process phases, ussualy committed by exploting the weakness in the internal control systems, issuing internal policies to justify committed planned fraud changing or manipulating financial records, and misapplication of accounting principles.  In the output phases, when the financial reports are produced, the fraud ussually committed by disclosing inadequately and by exploiting the loopholes in the Financial Accounting Standards.

For the govermental sector, the incidence of fraud also follows the same process.  It happens in all phases of budgeting cycle.  Some examples of fraud in govermental sector are (1) reallocating between expenditures account; (2) not recording revenue transactions; (3) recording fake transactions; (4) overlauing assets; and (5) inadequate disclosure.

The fundamental principle that has proven to be effective in conducting forensic accounting, that is follow the money.  One example of the application of this principes is in the Bank Bali Case.

 

How he Forensic Accounting Deal With Acccounting Fraud

The objective of the forensic accounting is to proof whether the incidence of fraud happened or not.  As such at the end of the audit, the forensic acccountant/investigative auditors should be able to provide adequate, sufficient, and reliable evidence o answer the audit objective.  If the auditors concluded that there is a incidence of fraud, the evidence obtained during the audit could be used for litigation.

In general, the process of identifying and the proofing the incidence of fraud is as follow (ACFE).

  • Develope fraud theory.
  • Who migh be involved?
  • What might have happened?
  • Where are the possible concealmnet places or methods?
  • When did this take place (past, present, or future)?
  • How is the fraud being perpetrated?
  • Determine where the evidence is likely to be.
  • On book versus off book.
  • Direct or circumstantial.
  • Identify potential witness.
  • What evidence is necessary to prove intent?
  • Number of occurences.
  • Other areas of impropnery.
  • Revise fraud theory
  • Prepare chart linking people and evidence
  • Determine defense to allegation
  • Is evidence sufficient to proceed? Yes!
  • Complete the investigation through interviews, document examination, observations.

Article 14 of Law 15/2004 stated, that should during the audit BPK found the indication of fraud, the BPK should report in appropiate time such incidences to the legal institutions authorized by law to deal with such incidences.

 

 

References

The Associaon of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2006).  Fraud Examiners Manual.

Bologna, G.J. & Lindquist, R.J. (). Fraud Auditing and Forensic Accounting: New Tools and Technique.

Davia, H.D. (2010).  Fraud 101: Techniques and Stategies for Detection. John Wiley & Sons.

Jensen, M.C. & Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure.  Journal of Financial Economics. No. 3.

Merriam Webster’s Collegiate Dictionary 10th Edition

Zabihollah, R. (2002). Financial Statement Fraud Prevention and Detection.  Canada: John Wiley & Sons Inc.

RENCANA DAN PROGRAM ADOPSI PENUH (FULL ADOPTION) IFRS dan STRUKTUR SERTA TANTANGAN DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (DSAK)

•June 16, 2017 • Leave a Comment

RENCANA DAN PROGRAM ADOPSI PENUH (FULL ADOPTION) IFRS dan STRUKTUR SERTA TANTANGAN DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (DSAK)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indoensia (IAI)

Catatan dari Brawijaya Accounitng Fair 2008

RENCANA DAN PROGRAM ADOPSI PENUH IFRS

Alasan Adopsi Penuh IFRS

Adposi penuh IFRS dilakukan untuk meningkatkan kualitas SAK dan mengurangi biaya penyusunannya.  Selain itu, untuk meningkatkan kredibilitas dan kegunaan Laporan Keuangan (LK) melalui peningkatan kualitas dan kredibilitas LK.  Merupakan permintaan dari regulator melalui surat yang mengingatkan pentingnya align dengan IOSCO.

Manfaat Adopsi Penuh IFRS

Adopsi penuh IFRS bermanfaat untuk memudahkan pemahaman atas LK, karena penggunaan SAK yang telah dikenal secara internasional (enhance comparability).  Diharapkan akan meningkatkan arus investasi global melalui transparansi.  Juga menurunkan biaa modal dengan membuka peluang penggalian dana (fund raising) melalui pasar modal secara global.

Tantangan Adopsi Penuh IFRS

Aspek Regulasi

Ada beberapa regulasi yang mengatus aspek pencatatan seperti ekuitas dan tanah yang mengatur secara berbeda dengan IFRS.  SAK-IFRS tetap mengacu pada hirarki perundang-undangan nasional.  Adopsi Penuh IFRS dilakukan dengan memasukkan muatan lokal.

Infratruktur Lingkungan Ekonomi Nasional

Tidak tersedia pasar untuk menentukan nilai wajar aset nonkeuangan.  Selain itu, tingkat inflasi yang relatif tinggi dibandingkan negara-negara maju akan meningkatkan volatilitas nilai wajar.  Permasalahan yang sama yang dihadapi oleh berbagai negara berkembang yang mengadopsi penuh IFRS.

Tingkat Kesiapan

Penggunaan profesisonal judgement akan menjadi kendala tersendiri.  Pemahaman penyusun, auditor, akademisi, dan regulator yang belum tentu sama.  Akan semkin mengningkatkan ketergantungan pada profesi lain. Sehingga, pelu pelatihan profesional yang masif dan berkelanjutan.

Masalah Penerjemahan

Terbatasnya sumberdaya dan konsumsi waktu yang tidak sedikit.  Penerjemahan harus mudah difahami.  Sehingga, peningkatan pelatihan profesional perlu dilakukan secara masif.

Strategi Adopsi Penuh IFRS

Alternatif Strategi

Big Bang Strategy, adopsi penuh dilakukan sekaligus tanpa masa transisional.  Telah banyak dilakukan oleh negara-negara maju dan sebagian kecil negara berkembang seperti Afrika Selatan.

Gradual Strategy, adopsi penuh dilakukan secara bertahap dengan masa transisi.  Strategi yang banyak digunakan oleh negara-negara berkembang.  Syaratnya memerlukan kesiapan yang mencukupi dan tidak menimbulkan gegar psikology (psychological shock).  Strategi yang mampu mengurangi dampak negatif.  Untuk Indonesia, yang paling cocok adalah Strategi Gradual Terakselerasi (dipercepat).

PSAk harus menggunakan Bahasa Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang 4/2004 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-undangan.

Tahapan (roadmap) Adopsi Penuh IFRS

  1. Tahap Adopsi (2007—2009)

Waktu yang diperlukan untuk mengadopsi seluruh IFRS ke PSAK.  Waktu untuk persiapan infrastruktur yang diperlukan.  Waktu untuk evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap standar akuntansi.

  1. Tahap Persiapan (2010)

Waktu untuk penyelesaian persiapan infrastruktur yang diperlukan.  Evaluasi penerapan per PSAK yang diadopsi penuh dari IFRS.  Cadangan waktu penyelesaian adopsi penuh.

  1. Tahap Implementasi (2011)

Waktu penerapan pertama kali seluruh PSAK yang sudah mengadopsi penuh IFRS.  Evaluasi dampak penerapan PSAK adopsi penuh IFRS secara komprehensif.

Dampak adopsi penuh terhadap PSAK adalah (1) revisi terhadap PSAK dan lahirnya PSAK baru; (2) PSAK untuk industri khusus dihilangkan dan dimunculkan pedoman akuntansi sebagai pengantinya; (3) PSAK derivasi dari Undang-Undang dipertahankan; dan (4) PSAK yang belum atau tidak diatur dalam IFRS akan dikembangkan.

Infrastruktur dan Dukungan

Infrastuktur

Diperlukan sumber daya finansial yang memadai.  Tidak membebani manajemen purnawaktu untuk mencari dana selain mendukung aktivitas DSAK.  Imbalan yang layak kepada pihak eksternal IAI yang ikut dalam proses adopsi IFRS.  Pembentukan dana abadi.

Diperlukan sumber daya manusia sebagai manajemen purnawaktu yang mencukupi dengan cara menambah jumlah manajemen purnawaktu dadn meningkatkan imbalan.  Selain itu, perlu penguatan kelembagaan DSAK dengan menambah jmlah anggota DSAK dan memperbaiki mekanisme kerja DSAK.

Dukungan

Perlu dukungan sumber daya finansial dengan adanya komitmen dan dukungn dari semua pihak untuk penyediaan sumberdaya finansial.  Harus dilakukan sinkronisasi regulasi antara PSAK dan peraturan dan perundangan untuk saling melengkapi dan bukan saling meniadakan.  Bagi para pemakai, seperti para penyusun perlu peningkatan kemampuan dalam hal principlebased.  Sedangkan untuk auditor perlu peningkatan kapasitas dan integritas karena IFRS penuh dengan professional judgement.  Sedangkan untuk para akademisi perlu melakukan perubahan orientasi pendidikan akuntansi ke IFRS.

Penyusunan PSAK UKM

Acuan penyusunan PSAK UKM akan menggunakan IFRS for SME yang disesuikan dengan kondisi di Indonesia.  Proses penyusunan telah mulai berjalan dengan adanya Tim Kerja yang terdiri dari IAI, akademisi, Depkeu, HIPMI, dan KAP.

Diperlukan dana Rp1 Milyar yang saat ini masih menggunakan dana talangan karena belum ada dana yang masuk.  Diperlukan dukungan komite akuntansi untuk UKM seperti Komite Akuntansi Syariah.  Diperlukan staf purnawaktu yang khusus mendukung kegiatan Komite Akuntansi untuk UKM.

 

STRUKTUR DAN TANTANGAN DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (DSAK)

Oleh M. Yusuf Wibisono (Ketua DSAK)

Accounting Standard Setter di Indonesia terdiri dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) atau Indonesia Accounting Standarb Board (IASB) dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) atau Securities Exchange Committee (SEC).

DSAK merupakan lembaga privat yang bertanggung jawab untuk menyusun standar akuntansi di Indonesia.  Didukung oleh peraturan dan perundangan dan merupakan bagian dari penyusun peraturan (quasi lwa maker).  DSAK terdiri dari anggota profesi akuntansi, pakar peraturan yang terkait, dan institusi bisnis.

Peraturan Pendukung DSAK

Undang-Undang 8/1995 tentang Pasar Modal. Pada Pasal 69 (1) dinyatakan kepada Bapepam, bahwa laporan keuangan wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU). PABU adalah Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan praktek akuntansi lain yang lazim berlaku di pasar modal.

Undang-Undang 1/1995 tentang Perseoran Terbatas.  Pada Pasal 58 (1) menyatakan bahwa perhitungan tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).  SAK adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah diakui dan disetujui oleh kalangan akuntan Indonesia bersama instansi pemerintah yang berwenang.

Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan (DKSAK) merupakan bagian khusus yang menjadi bagian dari IAI untuk memberikan pandangan mengenai arah dan skala prioritas DSAK.  DKSAK berwenang memberikan pandangan-pandangan mengenai arah dan skala prioritas pemilihan standar dan interpretasi yang akan diberlalukan dalam profesi akuntansi di Indonesia.  Berwenang melakukan upaya penggalangan sumber dana bagi pengembangan standar dan interpretasi yang akan diberlalukan dalam profesi akuntansi di Indonesia.  Dibentuk oleh dan bertanggung jawab pada DPN.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK)

DSAK adalah badan yang menjadi bagian dari organisasi IAI yang memunyai otonomi untuk menyusun dan mengesahkan standar dan interpretasinya.  DSAK dibentuk oleh DPN dengan pembiayaan sepenuhnya diupayakan oleh DPN.  Pengawasan terhadap mekanisme dan kinerja DSAK dilakukan oleh DPN.  Tata kerja DSAK diatur lebih lanjut dalam PO yang dibuat oleh DPN.

Pemilihan anggoa DSAK diutamakan berdasarkan kompetensi, pengalaman, integritas, dan komitmen pada IAI serta komitmen untuk mencurahkan waktu dan perhatian pada tugas sebagai anggota DSAK.  Masa kerja anggota DSAK maksimum 4 tahun dan dapat diangkat kembali 1 kali saja.  Kesinambungan keanggotaan DSAK selalu dipelihara.  Ketua DSAK diangkat dari dan oleh anggota DSAK terpilih.  Dibentuk badan pekerja purna waktu (full timer management & staffs) sebagai tim teknis penyusunan PSAK dan ISAK.

Tugas utama DSAK adalah (1) menentukan materi serta skala prioritas pilihan topik untuk dijadikan angenda kerja; (2) mempertimbangkan masukan DKSAK mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan SAK; (3) memberikan arahan serta supervisi badan pekerja teknis dan membahas hasil pekerja teknis.  Badan pekerja teknis dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada DSAK.  Proses penyusunan standar harus mengikuti due process procedures yang telah disetujui pengurus pusat.

Due process procedures harus disusun sedemikian rupa untuk menunjang kualitas PSAK dan ISAK yang diberlakukan.  Orientasi penyusunan standar berfokus pada kualitas.  Menjalin hubungan baik dengan (1) badan penyusun standar internasional seperti IASB, FASB dan lain-lainnya; (2) instansi pemerintah dan badan lainnya yang berkepentingan dengan pengembangan SAK; (3) KAP yang memunyai kapasitas teknis dalam pengembangan SAK.

Due Process Procedures

  1. Identifikasi isu untuk dikembangkan menjadi PSAK.
  2. Konsultasi isu dengan DKSAK.
  3. Membenttuk tim kecil dalam DSAK.
  4. Melakukan riset terbatas.
  5. Melakukan penulisan draf awal.
  6. Pembahasan dalam DSAK.

Draf hasil tim kecil dibahas lagi dalam DSAK.  Dilakukan pendekatan teoretikal dan non teoritikal.

  1. Peluncuran draf sebagai exposure draft dan pengedarannya.

ED dikirim langsung sebagai sisipan dari Media Akuntansi dan Web IAI.  Juga dikirim langsung sebanyak 1000—2000 eksemplar ke KAP, PT, IAI Wilayah, dan instansi terkait (Bapepam, BEI, BPKP), serta DKSAK.  Masa edar 2 bulan.

  1. Publlic hearing & limited hearing.

Limited hearing dilakuan hanya bila perlu, standar yang rumit, kontroversial dan banyak direspon.  Penekanannya untuk meminta tanggapan dan bukan memberikan penjelasan.

  1. Pembahasan tanggapan atas ED dan masukan public hearing.

Berupa tanggapan tertulis, ada yang dapat diakomodasi tetapi ada yang ditolak, setelah tanggapan diakomodasi, draf dimasukkan ke Pusat Bahasa.

  1. Persetujuan ED PSAK menjadi PSAK.

Harus quorum untuk pengesahan oleh anggota DSAK.

  1. Optimal: final checking oleh full time staff.

Koherensi dan kelancaran kalimat atau paragraf, konsistensi istilah, ejaan dan lain sebagainya.

  1. Sosialisasi standar.

Sebagai bagian dari Program Pendidikan Profesional Berkelanjutan, melalui media masa, dan lain sebagainya.

Tantangan

  1. Keterbatasan pengetahuan terhadap standar, khususnya untuk standar yang kompleks.
  2. Kemudahan aplikasi dan penerimaan standar tidak sesuai harapan.
  3. Konsekuensi ekonomi naik pada standar-standar tertentu memengaruhi kualitas standar.
  4. Menuju standar tunggal dengan kualitas yang tinggi, IFRS.